IndonesiaKiniNews.com - Bupati Nganjuk Taufiqqurahman yang Rabu 25 Oktober 2017 terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberanta...
IndonesiaKiniNews.com - Bupati Nganjuk Taufiqqurahman yang Rabu 25 Oktober 2017 terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata berkali-kali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Taufiqqurahman merupakan Bupati Nganjuk selama dua periode yaitu 2008-2013 dan 2013-2018. Pada 16 April 2013 lalu, ia dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan kembali menjabat sebagai bupati untuk yang kedua kalinya.
Dikutip dari laman resmi Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nganjuk mendapat opini WTP empat kali berturut-turut pada 2013, 2014, dan 2015, dan 2016. Kemudian pada Mei 2017, prestasi menurun dan Nganjuk hanya diganjar dengan opini Wajar Dengan Pengacualian (WDP).
Opini WTP sendiri merupakan penilaian yang diberikan oleh BPK kepada instansi pemerintahan hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Opini ini diberikan dengan pada laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).
Meski demikian, Ketua BPK saat itu, Harry Azhar Azis mengatakan bahwa opini WTP belum menjadi jaminan tidak adanya tindak pidana korupsi di pemerintah daerah setempat.
"Memang tidak selalu berkorelasi bahwa pemerintah yang mendapatkan opini WTP akan bebas dari tindak penyelewenangan," ujarnya saat mengisi kuliah umum di Gedung Soetarjo Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat, 4 Maret 2016.
Tak cukup hanya mendapat empat kali opini WTP dari BPK, Taufiqqurahman pun pernah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dikutip dari laman resmi BPKP, nota kesepahaman dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk pun diteken pada 21 April 2017 lalu.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Taufiqqurahman bersama sejumlah pejabat dan pihak swasta ditangkap di beberapa lokasi di Jakarta dan Jawa Timur. "Ada sekitar 15 orang yang diamankan, sebagian masih dalam pemeriksaan," ujarnya di gedung KPK, Rabu, 25 Oktober 2017. KPK mengamankan sejumlah uang rupiah sebagai barang bukti.
Hingga Rabu malam, KPK belum merinci kasus yang membelit Bupati Nganjuk tersebut. Penetapan status bagi Taufiqqurahman akan dilakukan pada hari ini, Kamis, 26 Oktober 2017 seusai dengan aturan yang berlaku yaitu 1x24 jam setelah penangkapan.
Penangkapan kali ini bukanlah insiden pertama yang menyebabkan bupati dua periode tersebut harus berurusan dengan lembaga antirasuah. Pada Selasa 6 Desember 2016 lalu KPK menetapkan Taufiqqurahman sebagai tersangka kasus korupsi. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Taufiqurrahman diduga melakukan mark-up dan menerima suap terkait dengan proyek-proyek pembangunan. Tak hanya suap, Taufiq juga diduga ikut menerima sejumlah gratifikasi.
Atas penetapan sebagai tersangka, Bupati Nganjuk Taufiqqurahman mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Senin 6 Maret 2017, Hakim tunggal Praperadilan Wayan Karya mengabulkan gugatan tersebut. Hakim beralasan perkara terhadap Taufiqqurahman dilakukan lebih dulu oleh Kejaksaan Agung, bukan KPK.
KKP Dapat "Disclaimer" dari BPK dan Keheranan Menteri Susi
Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) melalui hasil pemeriksaan atau audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer.
Predikat TMP merupakan kedua terbawah dari tataran predikat laporan keuangan oleh BPK, di mana yang tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan paling rendah adalah Tidak Wajar (TW).
Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif kepada Kompas.com mengungkapkan, predikat TMP diberikan jika pemeriksa dari BPK tidak yakin apakah sebuah laporan keuangan kementerian/lembaga bisa dinilai kewajarannya atau tidak.
Dia memberi perumpamaan, audit laporan keuangan ibarat cek kesehatan atau general check up.
"Kalau TMP, misalkan orang mau dicek darah, dia enggak mau. Diambil darahnya enggak mau, menolak. Bagaimana lab bisa menyatakan orang ini sehat atau tidak sehat?" kata Bahtiar.
Predikat TMP juga bisa diberikan bila saat diperiksa, data laporan keuangan yang disajikan tidak meyakinkan, sehingga pemeriksa ragu apakah laporan tersebut wajar atau tidak.
Untuk Bakamla, predikat TMP diberikan lantaran ada data yang ditahan sementara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk keperluan penyidikan, sehingga pemeriksa dari BPK tidak punya dasar menentukan laporan keuangan Bakamla wajar atau tidak.
"Dari KPK kami juga bersurat, tetapi tidak diberikan," tutur Auditor Utama I BPK Heru Kreshna Reza.
Menanggapi predikat TMP dari BPK, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku heran.
Padahal, KKP sebelumnya sudah diundang untuk memberi penjelasan kepada BPK dan sudah diterangkan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam rangka penilaian laporan keuangan KKP tahun 2017.
"Dirjen saya juga dibawa hari itu, bicara beberapa hal yang telah kami counter dan respons, namun semua respons kami sepertinya tidak dihitung atau tidak direspons, saya tidak tahu persoalannya," ujar Susi seperti dikutip dari Kompas TV, Jumat (1/6/2018).
Susi juga menyinggung tentang upaya pihaknya menghemat anggaran selama tiga tahun terakhir.
Menurut Susi, penghematan yang merupakan bagian dari program Susinisasi selama ini telah mengembalikan uang negara hampir Rp 10 triliun.
"KKP ini satu-satunya yang mengembalikan dengan penghematan total ditambah tahun ini Rp 9 triliun lebih, hampir Rp 10 triliun. Rp 10 triliun itu besar sekali, saya kembalikan kepada negara. Makanya saya tidak habis pikir kenapa disclaimer," ucap Susi.
Secara keseluruhan, BPK memberikan predikat WTP bagi LKPP tahun 2017.
Dari laporan keuangan 88 kementerian/lembaga yang diperiksa, 80 di antaranya mendapat WTP, 6 mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 2 mendapat TMP. Meski ada 2 kementerian/lembaga yang TMP dan 6 yang WDP, tidak berpengaruh secara material terhadap keseluruhan LKPP tahun 2017.
sumber: tempo.co & kompas.com
