TRIBUNNEWS/RIZAL BOMANTANA INDONESIAKININEWS.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo soal permasa...
 |
| TRIBUNNEWS/RIZAL BOMANTANA |
INDONESIAKININEWS.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo soal permasalah di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu.
Lukas Enembe meminta presiden dan semua pihak lainnya untuk tidak menganggap sepele permasalah rasisme terhadap warga Papua ini.
Hal itu disampaikan oleh Lukas Enembe di depan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Sontak saja, hal itu membuat Ali Mochtar Ngabalin yang juga merupakan anak Papua harus menyampaikan dengan tegas kepada Lukas Enembe.
Dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube Kompas TV Rabu (21/8/2019), Lukas Enembe juga mengatakan kalau masalah rasisme ini sudah sering terjadi.
"Peristiwa di Jawa Timur ini bukan sekali yang terjadi, sudah banyak sekali terjadi di Jawa Timur, jadi orang Jawa Timur itu selalu rasisme bagi orang Papua, karena sudah terjadi sejak sepakbola Persipura," kata Lukas Enembe dalam acara Sapa Indonesia Malam Selasa (20/8/2019).
Ia pun meminta untuk semua pihak agar tidak lagi bertindak rasis kepada Papua.
"Papua adalah menjaga NKRI dengan keanekaragaman suku, tapi kalau dengan cara diajarkan seperti ini tidak boleh," katanya.
Kemudian, Lukas Enembe juga meminta untuk tidak menyederhakanan masalah yang terjadi di Papua saat ini.
"Tidak bisa sederhanakan masalah Papua tidak boleh mereka sederhanakan, kita kulitnya sudah berbeda, rambutnya sudah berbeda, jangan sederhanakan masalah Papua," kata dia.
Untuk itu ia meminta, Presiden dan semua pihak untuk tidak menganggap masalah ini dengan sederhana.
"Jangan sederhanakan masalah Papua, Presiden bicara tidak tegas, Pace Mace itu bahasa kasar bagi Papua, itu bicara di para-para adat, tidak bisa bicara di depan umum meminta maaf seperti itu," keluhnya.
Ia juga mengatakan kalau persoalan rasisme ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan permintaan maaf.
"Jadi Ibu Khofifah sudah sampaikan permohonan maaf, tapi tidak sesederhana itu, masalahnya saja kita belum tahu," katanya.
Tak hanya di Jawa Timur, menurut Lukas Enembe rasisme terhadap Papua juga sering terjadi di Makassar.
"Jadi kejadian seperti ini juga terjadi di Makassar, Pak Jusuf Kalla kasih tahu warganya di Makassar, jadi jangan bicara sederhanakan, kasih tahu juga Pak Ngabalin di situ, mereka serbu juga asrama kita di Makassar," katanya.
Pernyataan Gubernur Papua itu pun memancing Ali Mochtar Ngabalin untuk segera menanggapi.
Ia menjelaskan kalau tak ada yang menganggap kasus ini sepele, apalagi Presiden Jokowi.
"Bapak presiden menyampaikan keprihatinan yang dalam, tidak pernah ada orang yang menganggap kasus ini sepele, eskalasi massa seperti itu dan membicarakan Papua itu dari dulu sampai sekarang, Papua itu tidak ada Republik Indonesia kalau tidak ada Papua, Papua itu adalah tonggak dari republik ini," jelas Ali Mochtar Ngabalin.
Menurut Ali Mochtar Ngabalin, dirinya sebagai anak Papua mengaku sering bicara dengan Gubernur Sulses, kapolda dan para wali kotanya.
"Kira orang ini tinggal di Asrama Kamasan Makassar, jadi kita orang kasih tahu bahwa presiden menyampaikan keprihatinan yang dalam, tapi dalam menyikapi masalah secepat itu tentu mengharapkan banyak kepada gubernur, wagub yang merupakan representasi pemerintah pusat yang ada di daerah, kapolda dan panglima," jelas Ali Mochtar Ngabalin.
Ia juga menegaskan kalau masalah rasisme ini tidak boleh dianggap sepele.
Tak hanya itu, ia juga mengaku dulu pernah mendengar kalimat rasis seperti itu saat ia masih kuliah.
"Apapun masalahnya tidak boleh dianggap sepele karena ini adalah rasis, saya juga dulu datang keluar sekolah dari Fak Fak, kalimat-kalimat rasis seperti ini keluar, karena kita orang ini punya pekerjaan buruh di pelabuhan, dari jauh orang bilang kita orang budak-budak, jadi sekarang kita orang sudah kasih tunjuk kalau kita orang ada sekolah, dokter, jadi kalimat rasis seperti ini kita punya rasa yang sama," jelasnya.
Lukas Enembe kemudian menanggapi lagi, ia meminta Ali Mochtar Ngabalin untuk tidak mengatakan hal itu kepada orang Papua.
"Pokoknya saya kasih tahu bung Mochtar, jangan kasih tahu kita, jangan kasih tahu Papua, Papuan menjaga NKRI ini sampai mati, jangan kasih tahu kita, kasih tahu orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimatan," ujarnya.
"Sudah, Sa bicara ini supaya don semua juga dengar juga, kita punya semangat yang sama, Sa bicara ini, pemerintah pusat tidak membiarkan ini terjadi, karena itulah kita mendukung agar pemerintah, untuk segera melakukan deteksi ini cepat, karena aspirasi itu penting," kata Ali Mochtar Ngabalin.
Risma Ditolak Datang ke Asrama Papua
Rencana Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk mendatangi Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (20/8/2019) masih mendapat penolakan.
Mahasiswa di asrama tersebut disebut-sebut belum mau menerima siapa pun tamu, termasuk Wali Kota Risma, yang akan berkunjung ke sana.
"Iya, kebetulan saya dilarang (oleh staf Wali Kota), mereka masih mau bicara dulu sebelum aku ke sana," kata Risma di rumah dinas wali kota, Surabaya, Selasa.
Meski demikian, pihaknya akan terus berupaya untuk bisa menemui mahasiswa asal Papua tersebut agar bisa mengurai dan mencari solusi atas masalah yang terjadi.
"Saya berusaha mendekat tapi mereka enggak mau, gitu ya. Mungkin nanti melalui Pak Lenis (Kogoya) ya," ujar Risma.
Kepala Humas Pemerintah Kota Surabaya Muhammad Fikser mengatakan, Pemkot Surabaya akan melakukan pendekatan persuasif agar mahasiswa Papua yang menempati asrama di Jalan Kalasan bisa menerima kedatangan Risma.
"Kami akan terus upayakan untuk bisa mediasi dengan mereka (mahasiswa Papua)," tutur Fikser.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua Lenis Kogoya menyampaikan, Selasa malam, mahasiswa Papua di Jalan Kalasan menemuinya di salah satu hotel di Surabaya.
"Jadi bukannya mama (Risma) ditolak, bukan. Mereka itu (mahasiswa Papua) menunggu bagaimana makan papeda bersama," tutur Lenis.
Setelah bertemu dengan perwakilan mahasiswa Papua, pihaknya akan mengatur jadwal agar Risma bisa bertemu langsung dengan mahasiswa Papua yang tinggal di asrama tersebut.
"Kami akan atur jadwal yang baik, setelah atur jadwal itu baru kita akan koordinasi dengan mama wali kota (Risma) dan mama gubernur (Khofifah), mungkin itu yang kita lakukan," kata Lenis Kogoya.
Ormas Minta Maaf
Salah satu organisasi massa (ormas) di Surabaya yang menuding mahasiswa asal Papua merusak bendera merah putih meminta maaf.
Sebab, kedatangan mereka ke Asrama Mahasiswa Papua, Sabtu (17/8/2019) telah membuat aparat membawa mahasiswa Papua ke kantor polisi dan sempat terlontar kata-kata berbau rasis.
Hal inilah yang menjadi pemicu kerusuhan di Papua, Senin (19/8/2019).
Salah satu anggota ormas, Tri Susanti mengatakan, pihaknya tak berniat mengusik warga Papua yang berada di Surabaya.
“Kami atas nama masyarakat Surabaya dan rekan-rekan ormas menyampaikan permohonan maaf,” ujar Tri sebagaimana dikutip dari Kompas Petang di KompasTV, Selasa (20/8/2019).
Kericuhan yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, berawal dari informasi adanya perusakan bendera merah putih.
Sejumlah anggota ormas pun mendatangi asrama mahasiswa Papua dan menuding mereka yang melakukan hal tersebut.
Tri mengatakan, ormas tidak terima jika bendera merah putih dilecehkan.
“Kami hanya ingin bahwa Papua ini Indonesia. Kami hanya mau bendera merah putih,” kata Tri.
“Jadi tujuan utama kami untuk merah putih dan berdampak seperti itu,” lanjut dia.
sumber: bogor.tribunnews.com
