foto: republika INDONESIAKININEWS.COM - Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat ini berencana melakukan penataan di kawasan Sabang, Ment...
 |
| foto: republika |
INDONESIAKININEWS.COM - Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat ini berencana melakukan penataan di kawasan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat.
Nantinya, jalan di kawasan itu yang saat ini ada dua lajur ada dipersempit menjadi satu lajur.
Kemudian, di sisi kiri Jalan Sabang nantinya bakal digunakan khusus untuk para pedagang kaki lima (PKL).
Sedangkan, pada sisi kanan jalan akan dimanfaatkan untuk parkir paralel pengunjung Jalan Sabang.
Sosialisasi soal penataan kawasan yang terkenal dengan wisata kulinernya itu pun telah dilakukan pihak kelurahan.
Masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini berjualan di kawasan itu pun telah diberitahu soal konsep penataan yang akan dilakukan.
Namun, konsep penataan itu ternyata mendapat banyak tanggapan negatif dari para pelaku usaha di Jalan Sabang.
Pasalnya, mereka takut sistem parkir paralel yang nantinya akan diterapnya menyebabkan berkurangnya pelanggan.
Belum lagi adanya kekhawatiran semakin banyaknya para PKL yang berjualan di kawasan itu lantaran Pemprov DKI sendiri memberikan ruang kepada mereka.
Kekhawatiran para pemilik rumah makan di Jalan Sabang ini pun mendapat perhatian khusus dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Politisi PDIP ini langsung terjun ke lapangan bersama wakilnya Zita Anjani untuk mendengar keluhan dari warganya itu.
Menurutnya, penataan kawasan Jalan Sabang itu tidak seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI.
Pasalnya, pada pemerintahan sebelumnya, saat Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok memimpin Jakarta, kawasan tersebut sudah ditata sedemikian rupa sesuai dengan konsep yang diinginkan masyarakat dan pelaku usaha.
"Saya minta pada Pemda, khususnya Wali Kota Jakarta Pusat dan Camat Menteng untuk telaah ulang karena ini sudah direvitalisasi di zaman sebelumnya," ucapnya, Senin (13/1/2020).
"Sekarang saya minta jangan membuat sesuatu tapi tidak dipikirkan dampak ekonominya," tambahnya.
Tak hanya itu, menurut pandangannya, Pemprov DKI seharusnya menyediakan lokasi khusus untuk para PKL, seperti di kawasan Thamrin 10 yang baru saja diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hal ini dilakukan agar keberadaan PKL tidak tumpang tindih dengan pemilik pertokoan atau rumah makan yang sudah ada di kawasan Jalan Sabang sejak dulu.
"Sekarang kan sudah ada Thamrin 10, harusnya itu diatur yang rapi sebagai wadah kuliner. Itu kan bisa dimaksimalkan untuk para PKL," ujarnya di kawasan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat.
Bila konsep penataan tetap dilakukan oleh Pemprov DKI, Prasetyo pun khawatir, kawasan Jalan Sabang akan semakin semrawut dan menjadi kumuh.
"Pada zaman sebelimnya ini sudah ditata. Jadi itu sebenarnya sudah cukup, jangan lagi PKL ditambah di Sabang," kata Prasetyo.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang warga dari 16 kampung yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota untuk rapat bersama.
Usai rapat, Anies memiliki poin-poin kesepakatan dengan warga.
"Yang nomor satu yang paling urgent kami akan membangun shelter untuk warga yang tinggal di Kampung Akuarium dan Kampung Kunir (Pinangsia)," kata Anies, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/11/2017).
Shelter yang dimaksud adalah tempat penampungan sementara yang dibuat untuk warga.
Shelter itu dibangun karena kini masih banyak warga yang bertahan meski harus tinggal di atas puing-puing Kampung Akuarium dan Kunir yang ditertibkan.
"Selama ini rumah yang ada itu tidak tepat dan tidak sehat.
Banyak di antara mereka jatuh sakit.
Bahkan selama 1,5 tahun ini sudah meninggal 20 orang karena kondisi perumahan yang tidak sehat.
Kami ingin bangunkan shelter sementara, sambil kami membangun kembali permukiman di sana," ujar Anies.
Padahal, dulunya kawasan itu ditertibkan Pemprov DKI Jakarta semasa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama.
Bangunan-bangunan liar yang ada di atasnya dihancurkan.
Namun kini Anies malah ingin membuat bangunan kembali di atas lahan itu.
Anies mengatakan pertemuan dengan warga hari ini baru permulaan.
Nantinya Pemprov DKI akan membentuk tim kecil yang akan bekerja sama dengan tim milik warga.
Anies mengatakan ada 11 poin kesepakatan antara dia dan JRMK.
"Tim kecil ini akan bekerja sama oleh tim yang dibentuk 16 kampung ini untuk kemudian kita membereskan pekerjaan penataan," ujar Anies.
S. Tribunnews
