foto: (PRESIDENTIAL PALACE/Agus Suparto) INDONESIAKININEWS.COM - Najwa Shihab menunjukkan data bahwa masih ada kapal Cina di Natuna me...
 |
| foto: (PRESIDENTIAL PALACE/Agus Suparto) |
INDONESIAKININEWS.COM - Najwa Shihab menunjukkan data bahwa masih ada kapal Cina di Natuna meski Presiden Jokowi sudah meninjau langsung di lokasi.
Mulanya, Najwa Shihab membeberkan data bahwa masih ada kapal Cina yang berada di perairan natuna.
Padahal, saat itu, Presiden Jokowi baru saja meninjau perairan Natuna secara langsung.
"Jadi tidak berpengaruh kepala negara kita berkunjung kesana? cost guard cina masih ada di sana pak?" tanya Najwa.
Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman mengatakan bahwa selama ini Bakamla sudah menjalankan tugas sesuai aturan.
"Mungkin kita perlu memahami supaya tidak terjadi bias, tadi presiden menegaskan penegakkan hukum harus berjalan di sana, bakamla harus menjalankan aturan pelibatan, aturan pelibatan itu sarana kendali dari otoritas nasional ke kesatuan operasional, jadi saya tidak akan lepas dari sana," ujarnya.
Achmad Taufiqoerrochman menegaskan bahwa Bakamla melakukan tindakan agar tidak terjadi konflik.
Achmad Taufiqoerrochman mengatakan bahwa saat ini pemerintah tegas bersikap soal kapal Cina di Natuna.
"Jadi saran pelibatan adalah sarana untuk menghindari konflik, dan kita tahu kebijakan pemerintah adalah tegas dan tindakan terukur," ujar Achmad Taufiqoerrochman.
Achmad Taufiqoerrochman lalu menjelaskan alasan Cina melakukan 'penyerobotan' terhadap perairan Natuna.
"Kita lihat di lapangan ini, kenapa cina seperti itu, sekarang semua negara turun ke laut untuk mencari sumber daya alam,
"Yang kedua keamanan, dulu cina membangun tembok besar, sekarang cina membangun tembok modern itu dengan kapal-kapal, ketiga geopolitik, cina ingin menguasai samudera hindia, cina ingin mematikan Taiwan dengan menguasai itu," ujarnya.
Achmad Taufiqoerrochman membeberkan sejarah klaim Cina soal nine dash line.
"Tapi harus paham, mengapa dia masih berada di situ, karena nine dash line, itu dikumandangkan tahun 1947," ujarnya.
Kepala Bakamla menyebut bahwa apa yang dilakukan Cina saat ini ingin menunjukkan kekuatannya di atas Taiwan.
"Makanya saya sampaikan ini harus ada kerjasama anatar diplomasi dan operasional, operasional saya selalu hadir, saya sudah prediksi bahwa kapal cina akan ke selatan karena di laut utara musim dingin, saya sudah cegat mereka, tanggal 10 Desember saya dapat laporan itu," ujar kepala Bakamla.
Diketahui, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membeberkan alasan Presiden Jokowi ke Natuna pada Rabu (8/1/2020) pagi.
Kunjungan ke Kabupaten Natuna ini menurut Pramono merupakan penegasan bahwa kedaulatan Indonesia tidak boleh diganggu pihak manapun, termasuk China.
Presiden Jokowi ke Natuna tak terlepas dari penerobosan yang dilakukan kapal cost guard dan kapal nelayan China.
"Ini menunjukkan bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh ditawar menawar. Dan itu merupakan hal prinsip," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
"Dan Presiden sudah mengatakan dalam sidang kabinet paripurna kemarin untuk urusan Natuna tidak ada tawar menawar," sambungnya.
Pramono pun mengingatkan, Presiden Jokowi juga pada 2016 lalu pernah berkunjung ke Natuna saat insiden penerobosan wilayah terjadi.
Jokowi bahkan saat itu melakukan rapat di atas kapal perang RI.
"Ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia, terutama Bapak Presiden dalam persoalan Natuna ini benar benar memberikan attention serius," kata dia.
Meski dalam kunjungan hari ini Jokowi tak lagi berada di atas kapal perang, namun Pramono menilai pesan yang diberikan dari kunjungan ini tetap jelas dan tegas.
"Apa yang ditunjukkan Presiden ini kan menjadi simbol bahwa negara betul-betul hadir dan negara dalam hal ini pemimpin tertinggi kita, terutama pemimpin tertinggi di bidang pertahanan negara itu hadir," ujar Pramono.
"Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan presiden tentunya saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya," sambung politisi PDI-P ini.
Presiden Jokowi bertolak menuju Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020) pagi.
Sekitar pukul 07.35 WIB, Presiden beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.
Setibanya di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.
Di tempat tersebut, selain meninjau jajar kapal, Presiden juga direncanakan bertemu dengan ratusan nelayan.
Setelahnya, Presiden akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Natuna, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.
Selain itu, turut juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.
Situasi di perairan Natuna dalam beberapa hari terakhir memanas setelah kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan tersebut.
Padahal, perairan Natuna berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.
Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.
S. tribunnews
