foto: radarbandung INDONESIAKININEWS.COM - Indobarometer merilis hasil survei bertajuk Survei Jurnalisme Presisi “Pengangguran dan Kem...
 |
| foto: radarbandung |
INDONESIAKININEWS.COM - Indobarometer merilis hasil survei bertajuk Survei Jurnalisme Presisi “Pengangguran dan Kemiskinan."
Survei tersebut menunjukkan ada lebih dari 80% warga tak puas dengan bagaimana cara Presiden Jokowi menangani pengangguran yang muncul akibat wabah corona.
Direktur Eksekutif Indobarometer M. Qodari mengatakan, dari semua responden yang ditanya, hanya 11,6% yang menyatakan puas terhadap cara Jokowi menangani masalah pengangguran.
"Mayoritas responden (84.3%) menyatakan tidak puas terhadap penanganan pengangguran oleh pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin, hanya sebesar (11.6%) responden yang menyatakan puas. Sisanya (4.3%) menjawab tidak tahu/tidak jawab," kata Qodari dalam keterangannya, Senin (26/5).
Selain pengangguran, Indo Barometer juga menyoroti persoalan kemiskinan sebelum dan sesudah datangnya pandemi corona.
Publik menyebut ada kenaikan angka kemiskinan setelah pandemi muncul dan meluas di Indonesia.
"Mayoritas publik (90.1%) menyatakan kemiskinan meningkat. Sedangkan (8.1%) responden menilai sama saja, hanya sebesar (1%) yang menyatakan kemiskinan turun. Yang menjawab tidak tahu/tidak jawab sebesar (0.8%)," kata dia.
"Begitu pun dengan penanganan masalah kemiskinan oleh pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin, mayoritas responden (74.1%) menilai tidak puas. Sementara sebesar (23.6%) menilai puas. Tidak tahu/tidak jawab (2.5%)," jelasnya.
Qodari meminta pemerintah segera mencari solusi yang tepat dalam upaya menangani pengangguran.
Penerapan PSBB yang dilakukan pemerintah membuat masyarakat sulit mendapat pekerjaan.
"Terkait pengangguran, dua masalah pokok muncul, yakni PSBB membuat sulit bekerja dan mencari pekerjaan dan masalah Kartu Pra Kerja. Pemerintah harus mencari solusinya," kata dia.
Khusus untuk kemiskinan, Qodari menyebut, saat ini pemerintah sudah mulai memperbaiki bagaimana cara penanganan kemiskinan.
Beberapa di antaranya yakni jumlah bantuan yang kecil, tak akuratnya data penerima bantuan hingga kecepatan penyaluran bantuan.
"Terkait kemiskinan, masalah yang muncul merupakan turunan dari problema bantuan sosial, yakni jumlah bantuan kecil, data penerima bantuan tidak akurat, keterlambatan bantuan dan korupsi bantuan. Ini sudah disadari dan disampaikan Presiden Joko Widodo. Perlu pengawasan untuk implementasinya," katanya.
Survei dilakukan di 7 provinsi di Indonesia yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.
Survei dilakukan pada 12-18 Mei 2020 pada WNI berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Metode penarikan sampel yang digunakan adalah quota and purposive sampling. Jumlah sampel sebesar 400 responden tersebar secara proporsional.
Margin of error sebesar ± 4.90%, pada tingkat kepercayaan 95%.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara via telepon seluler menggunakan kuesioner.
Sumber: kumparan
