INDONESIAKININEWS.COM - Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa 80 persen dana darurat virus corona atau Covid-19 telah ...
INDONESIAKININEWS.COM - Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa 80 persen dana darurat virus corona atau Covid-19 telah dinikmati oleh para konglomerat.
Kabar itu berawal dari diunggahnya sebuah foto tangkapan layar artikel berita di media sosial Facebook dengan judul 'Gila!!! 80% Dari Rp 677,2 triliun Anggaran Darurat Covid Dinikmati Konglomerat'.
Namun setelah dilakukan penelusuran, menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), informasi tersebut adalah salah.
Narasi menyesatkan tersebut diunggah oleh pemilik akun Facebook atas nama Rendra Hadikurniawan.
Dia mengunggah tangkapan layar berita ini pada Jumat, 26 Juni 2020.
Berikut narasi lengkap pada akun Facebook tersebut:
"Gila!!! 80% Dari Rp 677,2 triliun Anggaran Darurat Covid Dinikmati Konglomerat by - Admin dua on - Juni 21, 2020 Transparansi harus benar-benar dilakukan pemerintah dalam penyaluran anggaran darurat Covid-19, termasuk stimulus ekonomi. Sebab belakangan, banyak pihak yang menduga penyaluran anggaran tak tepat sasaran,"
"'Menurut Ketua HIPMI, relaksasi kredit untuk UMKM hanya 20%. Sisanya paling besar 80% untuk selamatin kredit macet korporasi besar yang notabene milik konglomerat,' kata Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti kepada redaksi, Minggu (21/6). Kita desak Presiden Joko Widodo untuk buka daftar korporasi dan lembaga yang mujur dapat alokasi APBN darurat Covid,"
"Buka tanpa alasan ia meminta sang presiden untuk transparan,"
"Pada awalnya, dana untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) direncanakan sebesar Rp641,17 triliun. Namun nilai tersebut naik menjadi Rp677,2 triliun,"
"Terakhir, Menteri keuangan Sri Mulyani kembali memproyeksi dana penanganan penyebaran virus corona dan PEN melonjak hingga Rp 905,1 triliun,"
"Nilai yang begitu tinggi ini dikhawatirkan banyak pihak disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab,"
"Banyak korporasi besar sudah collapse jauh sebelum Covid. Namun, liciknya mereka tumpangi Covid untuk dapat kue APBN Darurat Covid dalam berbagai skema. Di antaranya relaksasi kredit, tandasnya,'" demikian bunyi narasi tersebut.
Faktanya, alokasi terbesar anggaran darurat Covid-19 untuk jaminan perlindungan sosial (JPS) sebesar Rp203,9 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga meluruskan kabar yang menyebut biaya penanganan Covid-19 di Indonesia melonjak hingga Rp905,2 triliun.
Dirinya menegaskan bahwa penyesuaian biaya penanganan Covid-19 tetap Rp695,2 triliun.
Jadi, informasi ini termasuk kategori hoaks jenis Misleading content (konten menyesatkan).
S. Pikiran Rakyat
