INDONESIAKININEWS.COM - Pernyataan Din Syamsuddin yang menyebut negara bertanggung jawab memulangkan Habib Rizieq Shihab diduga memiliki im...
Demikian diyakini Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo kepada JPNN, Senin (24/8/2020).
“Pernyataan Din Syamsuddin bisa jadi tidak sekadar cek kosong. Tentu memiliki implikasi politik,” ungkap Karyono.
Dalam analisinya, pernyataan Din itu meningkatkan sentimen negatif terhadap pemerintah.
Sekaligus, berpotensi mendulang simpati pada pendukung Habib Rizieq.
Tentu saja, arahnya adalah agar ikut mendukung Din dan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI).
Apalagi, Din tidak lain adalah inisiator sekaligus deklarator KAMI. Bahkan, Din kini berstatus sebagai presidium KAMI.
“Menurut saya, ini salah satu manuver yang lumrah dalam pergulatan politik,” ulas Karyono.
Hanya saja, pernyataan Din itu bisa jadi bertepuk sebelah tangan.
Pasalnya, belum tentu juga para pendukung Habi Rizieq dan massa 212 tertarik bergabung untuk mendukung KAMI.
Sebab, masih akan terjadi tarik-menarik dari pelbagai kekuatan politik yang membidik kelompok ini sebagai ceruk pemilih.
“Pertanyaannya, apakah para simpatisan HRS dan massa yang tergabung dalam kelompok 212 otomatis mendukung KAMI secara bulat? Menurut saya belum tentu,” ungkap dia.
Dengan manuver yang dipertontonkan toko-tokoh KAMI, lanjutnya, malah seolah mengafirmasi bahwa pendirian kelompok itu tidak sekadar gerakan moral.
Akan tetapi, sengaja dirancang sebagai kekuatan politik alternatif di tengah kemandulan oposisi di parlemen.
“Sekurang-kurangnya, KAMI dirancang sebagai panggung politik hingga 2024. Dengan terbentuknya KAMI dapat menjadi panggung politik agar tetap eksis hingga 2024,” ucap Karyono.
Karena itu, saran dia, pemerintah pun tak perlu menggubris dan merespon berlebihan pernyataan-pernyataan tokoh KAMI.
Sebaiknya, kritik tokoh-tokoh KAMI itu dianggap sebagai kebebasan berpendapat dalam demokrasi.
Tapi jika memang kritiknya membangung, maka jadikan hal itu sebagai cambuk untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi.
“Responslah dengan ucapan terima kasih. Namun, jika kritiknya tidak berdasar dan tidak sesuai fakta, cukup diluruskan dengan data,” saran Karyono.
Sebelumnya, pernyataan Din Syamsuddin dimaksud disampaikan dalam diskusi yang digelar Habib Rizieq Shihab Center (HRS Center), secara daring dengan tema Pemulangan IB HRS dari Pengasingan Politik, Minggu (23/8).
Akan tetapi, pernyataan itu hanya dibacakan oleh Haikal Hassan lantaran Din juga tengah menghadiri acara lain yang berbarengan.
“Pemulangan Habib Rizieq Shihab adalah suatu keniscayaan dan merupakan tanggung jawab negara,” ungkap Din melalui keterangan yang dibacakan Haikal.
Din lantas mengutip amanat pembukaan UUD 1945 berkaitan dengan pemulangan Habib Rizieq.
Dalam pembukaan itu tertera bahwa negara harus melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Maka kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melindungi habib Rizieq Shihab sebagai Warga Negara Indonesia,” lanjut dia.
Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu tidak terima jika negara abai atas pemulangan Habib Rizieq.
Terlebih lagi, negara melakukan tindakan menghalangi kepulangan Habib Rizieq yang tiga tahun berada di Arab Saudi.
“Tindakan demikian bisa dianggap inkonstitusional karena bertentangan dengan amanat konstitusi tadi,” beber Din.
“Saya berpesan, marilah berjuang untuk pemulangan beliau (Habib Rizieq). Namun, jangan terjebak dan terhasut dalam rekayasa mereka,” katanya.
S. Pojoksatu
