INDONESIAKININEWS.COM - Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta pemerintah pusat dan daerah kompak ...
Hal ini menyikapi kebijakan PSBB di Jakarta yang kembali akan diterapkan 14 September mendatang. Terlebih kebijakan ini diduga diputuskan oleh Pemprov DKI Jakarta tanpa melakukan koordinasi dengan pusat.
“Kenapa tidak adakan dulu konsultasi & koordinasi sebelum buat keputusan & pengumuman tentang PSBB dsb. Pemda & Pempus jangan terus-terusan berbeda dalam penanganan covid-19,” katanya melalui akun Twitter @JimlyAs, Kamis (10/9/2020).
Dia meminta pemerintah, baik pusat dan daerah harus mengutamakan kepentingan warga. Selain itu, kebijakan diambil seharusnya tak untuk kepentingan politik tertentu.
“Bikin malu & malah bahayakan keselamatan warga. Inisiatif bisa dari pemda/pempus. Yang pnting saling kontak. Jangan main politik terus,” tegasnya.
Baca juga : Jakarta PSBB Lagi, Puan Maharani: Jangan Hanya di Atas Kertas, Harus Tegas
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali menerapkan PSBB total di Ibu Kota. Sebagai upaya pengereman darurat karena perkembangan kasus Covid-19 di Jakarta yang menurutnya semakin mengerikan.
Anies mengatakan, jika langkah pengereman tersebut tidak dilalukan dengan segera, kasus positif COVID-19 akan meningkat pesat. Apabila jumlah pasien COVID-19 terus meningkat maka dikatakannya Jakarta akan kekurangan rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19.
“Bila situasi ini berjalan terus tidak ada pengereman maka dari data yang kita miliki itu bisa dibuat proyeksi tanggal 17 September tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh dan sesudah itu tidak akan mampu menampung pasien COVID-19 lagi,” katanya.
Pemerintah pusat kemudian membantah kapasitas rumah sakit, termasuk tempat tidur hingga peralatan lainnya untuk penanganan Covid19 di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta, sudah terbatas atau segera penuh.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartato menekankan, pemerintah memiliki anggaran yang sangat cukup untuk memperkuat kapasitas rumah sakit dalam menangani pasien virus corona.
“Pemerintah tegaskan tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah punya dana cukup dan akan terus tambah kapasitas tempat tidur sesuai kebutuhan seluruh daerah, termasuk DKI Jakarta akan dimaksimalkan pemerintah,” katanya saat konferensi pers, Kamis, 10 September 2020.
Karena itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu meminta aktivitas kerja baik di perkantoran ataupun di tempat-tempat lain tetap berjalan. Sebagaimana yang telah di tetapkan sebelumnya dalam ketentuan masing-masing, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai swasta.
Meski tidak mengatakan menolak adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total seperti yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Airlangga hanya meminta seluruh masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan.
S. Fajar
