INDONESIAKININEWS.COM - Sosok dalang demo penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja jadi UU Cipta Kerja, hingga kini masih jadi misteri. Kabar ...
Kabar adanya dalang demo penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja jadi UU Cipta Kerja bahkan dihembuskan langsung oleh pemerintah lewat Menteri Airlangga Hartanto yang berbicara dalam sebuah acara televisi.
Namun, pemerintah sampai saat ini belum menyebut satupun nama dalang demo penolakan RUU Cipta Kerja yang dimaksud.
Meski demikian, dikutip Zonajakarta.com dari Antara, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan sempat mengatakan tidak benar bahwa aksi dan gerakan besar penolakan omnibus law UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020) diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas.
"Pernyataan ini perlu disampaikan sehubungan dengan adanya upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin," ujar Ossy dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (9/10/2020).
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat berpandangan pernyataan ini perlu dibuat semata-mata untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas fair and balance.
Sebab, menurut Ossy, fitnah dan hoaks tersebut juga berpotensi melecehkan aksi kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan karena murni ingin menyuarakan penolakan mereka terhadap UU Ciptaker.
Ossy mengatakan DPP Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat tersebut.
Memang benar, Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap RUU Ciptaker, sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tanggal 3 Oktober 2020, dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020.
"Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda," kata Ossy.
Ossy mengatakan sikap berbeda menolak UU Ciptaker itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, tapi juga dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta sejumlah kepala daerah.
Tak berhenti sampai disitu, anak buah SBY, Andi Arief yang juga merupakan kader partai Demokrat menuntut pemerintah untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan nama SBY dan AHY yang diduga dalang demo tersebut.
Hal ini seperti dikutip Zonajakarta.com dari akun Twitter @AndiArief_ mengunggah sebuah kicauan pada 13 Oktober 2020.
"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd
, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulis akun @AndiArief_.
Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membalas cuitan tersebut lewat akun Twitter pribadinya.
Hal ini seperti dikutip Zonajakarta.com dari akun Twitter @mohmahfudmd yang mengunggah sebuah postingan pada 14 Oktober 2020, menanggapi cuitan akun @AndiArief_
"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__
? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas," tulis akun Twitter @mohmahfudmd seperti dikutip Zonajakarta.com.
Hingga saat ini, pemerintah memang belum pernah menyebut nama dalang dibalik kerusuhan demo yang isunya berhembus kencang.
s: pikiran-rakyat.com
