INDONESIAKININEWS.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menampik anggapan sejumlah pihak terhadap pemerintah yang...
INDONESIAKININEWS.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menampik anggapan sejumlah pihak terhadap pemerintah yang antikritik.
Donny juga menegaskan, anggapan sebelumnya yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK bahwa kritik kepada pemerintah dapat berujung pemanggilan polisi adalah hal yang tidak tepat.
"Pemerintah tidak antikritik. Kritik-kritik itu dianggap sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja," kata Donny, Minggu (14/2/2021).
Namun Donny menekankan, dinamika di masyarakat memang tak bisa dielakkan. Ada saja yang melaporkan jika kritik itu punya unsur pidana. Kemudian polisi atau pun aparat hukum, kata akademisi yang bergelut pada Ilmu Filsafat itu juga mempertimbangkan banyak hal ketika ingin memproses pelanggaran.
"Setiap hari pemerintah dihujani kritik dari berbagai komponen masyarakat, individu, tokoh masyarakat, akademsisi. Toh semua tidak kemudian dibungkam. Tapi kalau kemudian ada pemangku kepentingan yang mengadukan, itu kan bukan pemerintah. Kalau memang tidak ada unsur pidana ya pasti tidak akan diteruskan," kata dia.
Menurut Donny pro-kontra dalam demokrasi adalah hal biasa. Ia juga menegaskan, pelaporan ke polisi selama ini kepada sejumlah tokoh yang mengkritik bukanlah terafiliasi atau suruhan dari pemerintah.
"Masyarakat tidak perlu khawatir sejauh masukan itu berbasis data, fakta, argumen yang kuat, pasti akan diterima. Misalnya soal bansos. Ada kritik tidak tepat sasaran, ada data yang salah, ada orang yang udah meninggal tetap dapat. Itu kan kritik yang kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan," ujarnya.
Sebelumnya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut menanggapi pernyataan "silakan kritik pemerintah". Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi dalam acara laporan akhir tahun Ombudsman RI, pekan lalu.
Menurut JK, begitu ia disapa, polemik mengenai pernyataan Presiden itu sendiri telah mendapat pro-kontra tanggapan di masyarakat. Banyak pertanyaan muncul dari pernyataan itu.
"Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, presiden mengumumkan "silahkan kritik pemerintah". Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita.� kata JK saat berbicara dalam acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang dihelat Fraksi PKS DPR secara virtual, Jumat 12 Februari 2021. (Rep)
S:Minangkabaunews
