INDONESIAKININEWS.COM - Partai Demokrat bakal melacak kadernya yang terlibat di KLB Demokrat yang berujung pada terpilihnya Moeldoko sebaga...
Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan sudah mendapat instruksi baik dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau pun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait hal ini.
Menurutnya kader partai Demokrat melakukan semacam koordinasi untuk melacak siapa saja kader-kader yang berkhianat.
"Saat ini kita merapatkan barisan artinya kita melakukan koordinasi siapa saja yang tetap bersama dengan AHY bersama dengan Ketum (SBY) dan siapa yang melakukan dasar-dasar penghianatan kepada partai, sehingga melakukan KLB," ungkap Dede Yusuf kepada Suara.com, Jumat (5/3/2021).
Ia menambahkan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilaksanakan di Deliserdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021) tu cacat prosedur.
"Saya agak menyesalkan ya bahwa KLB yang dilaksanakan dim ana yang hadir itu bukan pemegang suara sah kan itu ketua dan sekretaris, sementara ketua dan sekretaris itu ada semua di sini di DPP," ungkapnya.
Dede mengatakan orang-orang yang berangkat ke KLB Demokrat di Deliserdang bukan pengurus aktif Partai Demokrat. Ia menduga orang-orang yang memuluskan agenda KLB itu merupakan barisan sakit hati Demokrat.
"Yang berangkat ke sana pun setelah kami telusuri itu bukan pengurus, atau mungkin mantan caleg atau mungkin orang-orang yang kebetulan pernah aktif dulu di Demokrat, jadi bukan pemilik suara sah," imbuhnya.
Ia pun mengatakan KLB itu sebetulnya tidak layak dilaksanakan lantaran melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung surut.
"Ketika kemudian dilaksanakan dalam kondisi Covid, berkumpul kan tidak boleh mestinya, melanggar protokol," katanya.
Mantan wakil gubernur Jawa Barat itu menduga kemungkinan agenda yang diusung peserta KLB itu merupakan upaya untuk memecah belah partai Demokrat.
Dede Yusuf menilai KLB Demokrat merupakan ulah barisan sakit hati.
Dede bersama jajaran kader partai Demokrat sudah memantau pergerakan barisan sakit hati partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono itu sejak beberapa pekan ke belakang.
"Dari awal kan kita sudah melihat ini alurnya yang katanya menolak tapi ternyata aklamasi. Ini menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Ini seperti agenda setting untuk melakukan downgrading kepada partai Demokrat," tukasnya.
s: suara.com
