INDONESIAKININEWS.COM - Aktivis antikorupsi Emerson Yuntho mengungkap program Gubernur Anies Baswedan yang menurutnya tidak memuaskan. Pasa...
INDONESIAKININEWS.COM - Aktivis antikorupsi Emerson Yuntho mengungkap program Gubernur Anies Baswedan yang menurutnya tidak memuaskan. Pasalnya, sudah tiga tahun mengapa ada program realisasinya hanya 0,2 persen.
Lucunya, ia menyentil dengan menanyakannya pada Anies.
"Mas @aniesbaswedan kenal dgn Gubernur @DKIJakarta ga? Sebenarnya dia bisa kerja atau mimpin JKT ga sih? Kebangetan banget tuh Gub masa ada program yg udah 3 th realisasinya baru 0,2 %. Jika ada waktu tolong nasehatin mas, suruh kerja yg bener, ga usah banyak gaya dan kata2.Tx B4," kata Emoerson seperti dinukil Netralnews dari akun Buya Eson @emerson_yuntho , Kamis (11/3/21).
Emerson juga melampirkan tabel realisasi kinerja Gubernur DKI tahun 2017-2020.
Sementara sebelumnya diberitakan, Program Rumah DP Rp 0 yang digarap PD Pembangunan Sarana Jaya terkait proyek Tower A Klapa Village, Jakarta, menjadi sorotan karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta soal potensi kerugian negara.
Temuan itu satu dari sembilan temuan tertanggal 25 Oktober 2019, terkait laporan hasil pemeriksaan kepatuhan (LHPK) pada PD Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) tahun buku 2018 dan 2019 seperti dikutip dari Antara, Kamis (16/7/2020).
Pertama adalah denda keterlambatan senilai Rp 4,73 miliar. Lalu yang kedua adalah potensi kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp 4,55 miliar pada pelaksanaan kegiatan program perumahan Pemprov DKI Jakarta yang kini bernama Rumah Solusi Rumah Warga (Samawa).
Dengan temuan itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur utama PPSJ agar memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara memotong pembayaran terakhir dan potensi kelebihan pembayaran terakhir atas potensi kelebihan pembayaran pekerjaan Tower A DP Rp 0 Klapa Vilage yang dilaksanakan PT TEP senilai Rp 4,55 miliar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, BPK juga merekomendasikan Dirut PPSJ untuk menagih denda keterlambatan PT TEP senilai Rp 4,73 miliar dan menyetorkan ke rekening KSO ST. BPK tidak merinci apa yang dimaksud rekening KSO ST dan PT TEP pada laporan itu.
Pihak Perumda Pembangunan Sarana Jaya buka suara. Kepanjangan tangan dari Pemprov DKI Jakarta dalam pembangunan proyek gagasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu menjelaskan potensi kerugian yang ditemukan oleh BPK benar adanya dan itu sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan.
"Terhadap temuan BPK RI ini sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Dan penyelesaian tersebut telah juga dituangkan dalam berita acara antara Perumda Sarana Jaya, BPK, dan inspektorat," kata Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, saat dihubungi detikcom, Jumat (17/7/2020).
Dia juga menjelaskan perihal kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp 4,55 miliar pada pelaksanaan kegiatan program perumahan Pemprov DKI Jakarta yang kini bernama Rumah Solusi Rumah Warga (Samawa) itu.
"Kan dulu ada hitung-hitungan fondasi dari partner yang lama, itu kan dulu sudah ada fondasi kan. Nah, itu titiknya diverifikasi lagi sama tim kita semuanya. Bahkan kita menghitung kembali bersama BPK waktu itu dan itu sudah selesai," ujarnya.
Dia pun menerangkan temuan lain terkait denda keterlambatan DP Rp 0 senilai Rp 4,73 miliar juga sudah diselesaikan.
"Satu lagi ada denda keterlambatan karena memang mereka terlambat tuh pada saat BPK audit. Tapi itu belum selesai proyek saat itu. Nah sekarang statusnya sudah selesai dan sudah kita laporkan ke BPK," tambahnya
Menurut Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo, kedua rekomendasi tersebut telah ditunaikan oleh pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Kini status temuan tersebut telah dianggap tuntas dan tidak lagi berstatus rugi.
"Iya. Di pemantauan tindak lanjut kami, (temuan ini) sudah dikelompokkan sebagai tindak lanjut yang sesuai rekomendasi," ujar Pemut seperti dinukil detikcom, Jumat (17/7/2020).
Kedua rekomendasi itu telah diselesaikan pihak terkait pada akhir 2019. Adapun dua rekomendasi yang dimaksud adalah memotong pembayaran terakhir dan potensi kelebihan pembayaran terakhir atas potensi kelebihan pembayaran pekerjaan Tower A DP 0 rupiah Klapa Village yang dilaksanakan PT TEP (PT Totalindo Eka Persada) senilai Rp 4,55 miliar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, BPK juga merekomendasikan Dirut PPSJ menagih denda keterlambatan PT TEP senilai Rp 4,73 miliar dan menyetorkan ke rekening KSO ST (KSO Sarana Totalindo).
"Rekomendasi ini sudah diselesaikan sekitar bulan Oktober 2019," tambahnya.
Masih Jauh dari Target
Di sisi lain, kritik muncul dari PDI Perjuangan DKI Jakarta saat merefleksi kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di pengujung 2020. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik program rumah DP 0 rupiah yang baru terlaksana 0,34 persen.
"Teman-teman anggota fraksi menemukan sudah terwujud janji Pak Anies selama tiga tahun memimpin sudah, alhamdulillah sih sudah mencapai 780 unit dari 232 ribu," kata Gembong di Restoran Bunga Rampai, Jalan Teuku Cik Ditiro No 35, Menteng, Jakarta Pusat (30/12/2020).
Pernyataannya tersebut berkaitan dengan janji kampanye DP Rumah 0 rupiah Anies Baswedan yang saat ini merupakan tahun ketiganya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Fraksi PDIP mengatakan 780 unit rumah yang sudah terwujud itu baru mencapai 0,34 persen dari target sejumlah 232 ribu unit.
"Artinya Pak Anies sampai tahun ketiga sudah mencapai, sekali lagi saya katakan, alhamdulillah, sudah mencapai 0,34 persen. Alhamdulillah daripada nggak sama sekali, kan," ujarnya.
Belakangan, KPK mengusut adanya dugaan korupsi di balik pembelian lahan yang diduga untuk program rumah DP Rp 0. Tersangka pun sudah ditetapkan.
S:Netralnews
