INDONESIAKININEWS.COM - Diisukan Terancam Dicopot Jokowi dari Jabatan KSP, Reaksi Moeldoko Bikin Syok, Sudah Siap Ditendang? Kepala Kantor ...
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko diprediksi bakal dicopot Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut disampaikan Pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan mengomentari isu reshuffle kabinet.
Setelah keterlibatannya dalam kisruh Partai Demokrat, Moeldoko dinilai akan kehilangan posisinya sebagai KSP.
"Mungkin yang bisa terkena reshuffle juga adalah KSP Moeldoko. Karena baru saja membuat kegaduhan politik mengurusi Partai Demokrat," ujar Djayadi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (14/4/2021).
Namun, Djayadi juga memandang bahwa reshuffle kabinet ini jadi ajang Jokowi untuk memperingatkan para menterinya.
Terutama menteri-menteri yang digadang-gadang akan maju dalam Pemilu Presiden 2024 kelak.
"Selain itu, reshuffle bisa juga dijadikan momentum oleh presiden untuk menertibkan atau memperingatkan menteri-menteri yang mulai tidak fokus dan lebih ancang-ancang untuk urusan pemilu 2024," tandasnya.
Isu reshuflle kabinet semakin santer dibicarakan seiring peleburan Kemenristek ke Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi.
Bahkan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan waktu diselenggarakannya reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.
Setelah mengikuti kebiasaan Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet, Ngabalin meyakini reshuffle kabinet kali ini akan dilakukan secara cepat.
"Dari biasanya, saya tahu dan beberapa kali saya ikuti Bapak Presiden tidak akan lambat mengambil keputusan."
"Dan beliau tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun untuk mengambil satu keputusan yang tepat," kata Ngabalin, dalam tayangan Kompas TV, Selasa (13/4/2021).
Ngabalin pun membocorkan, reshuffle kabinet kali ini akan dilakukan dalam waktu dekat, tepatnya pada pekan ini.
"Dan tinggal kita tunggu waktunya dalam pekan ini," ungkapnya.
Ngabalin mengungkapkan, ada tiga faktor yang menguatkan Presiden Jokowi akan melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju Jilid ke 2 dalam waktu dekat.
Pertama, adanya penyatuan Kementerian Riset dan Tekonologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Surpres yang dikirim ke DPR 30 maret itu sudah diterima DPR, disidang DPR dan telah diambil keputusan, terkait pengabungan Kemenristek ke Kemendikbud," ucap Ngabalin.
"Kenapa begitu, banyak pekerjaan di Kemeristek yang seharusnya menjadi bidang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)."
Kedua, yakni Menristek Bambang Brodjonegoro menyatakan telah pamit dari Kementeriannya.
"Kan terjadi kekosongan itu. Sementara Kemenristek sendiri belum ke Kemedikbud," katanya.
Ketiga, pemerintah akan segera membentuk kementerian baru yaitu Kementerian Investasi. Dengan adanya kementerian baru, otomatis akan ada menteri baru.
"Selama masa kerja di Bina Graha saya tahu benar, bagaimana keputusan-keputusan yang diambil presiden tidak membutuhkan waktu lama," ujar Ngabalin.
"Makanya dalam pekan pekan ini, kita tunggu saja, tidak mustahil dalam pekan ini."
Tak hanya itu, Ngabalin juga secara terang-terangan memberikan bocoran menteri baru yang akan dilantik Presiden Jokowi.
Hal ini diungkapkan Ngabalin lewat cuitan di akun Twitternya.
"Presiden insya Allah akan melantik menteri baru (1) Menteri DIKBUD/RISTEK (2) Menteri Investasi/Kepala BKPM. adakah menteri"lain yg akan di lantik, kapan&siapa para beliau itu? Wallahu'alam bisshowaab itu hak prerogatif Presiden&kita tunggu saja," tulis Ngabalin.(*)
Saat ini Moeldoko sepertinya menjadi musuh bebuyutan Partai Demokrat. Semua pejabat di partai tersebut tak menyukai Moeldoko gegara isu kudeta.
Atas persoalan tersebut, Hubungan Kepala Staf Presiden (KSP) antara Jenderal Purn Moeldoko dengan Partai Demokrat pun demikian panas.
Suasana yang terjadi saat ini sesungguhnya amat kontras dengan beberapa tahun lalu, ketika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden ke-6 RI
Ketika itu hubungan SBY dengan Moeldoko sangat dekat, sehingga Moeldoko diangkat menjadi Panglima TNI.
Sayangnya, isu kudeta tersebut seketika menyudahi semua hubungan tersebut. Artinya, kedekatan SBY dengan Moeldoko menjadi terpuruk ketika Demokrat di tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kasus itu sesungguhnya mulai terbonkar, setelah Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengumumkan bahwa ada gerakan oleh orang di lingkaran Presiden Joko Widodo yang hendak mengambil alih kepemimpinannya di Demokrat.
Pernyataan AHY disampaikan dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).
"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat.
Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini memang tidak menyebut secara langsung nama Moeldoko dalam pernyataanya.
Namun demikian, melalui akun media sosial, sejumlah petinggi Demokrat secara jelas menyebut orang di lingkaran Jokowi yang dimaksud adalah Moeldoko.
Seiring kabar tersebut, foto Moeldoko saat dilantik oleh SBY menjadi Panglima TNI pada tahun silam kembali mencuat di lini masa twitter.
Foto tersebut diunggah oleh akun Twitter resmi SBY, @SBYYudhoyono pada 30 Agustus 2013.
Dalam foto tersebut, SBY didampingi istrinya, Ani Yudhoyono terlihat memberi ucapan selamat terhadap Moeldoko yang juga didampingi oleh sang istri.
"Presiden SBY lantik Jenderal Moeldoko sbg Panglima TNI & Letjen Budiman sbg Kepala Staf Angkatan Darat yg baru," tulis SBY kala itu.
Cerita Pengangkatan Moeldoko sebagai Panglima TNI di Masa SBY
Untuk diketahui, Moeldoko menjadi Panglima TNI di era Presiden SBY.
Lantas bagaimana cerita pengangkatan Moeldoko saat itu?
Dikutip dari pemberitaan Kontan pada 30 Juli 2013, Moeldoko yang sebelumnya menjabat sebagai KSAD diajukan sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh SBY.
SBY mengajukan Moeldoko untuk menggantikan Panglima TNI saat itu, Laksamana Agus Suhartono yang memasuki pensiun pada 25 Agustus 2013.
Surat pengajuan Moeldoko sebagai calon tunggal Panglima TNI diserahkan SBY ke DPR pada 23 Juli 2013.
Moeldoko dipilih SBY yang saat itu menerima tiga usulan nama dari Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.
Tiga nama yang diusulkan Agus yakni tiga kepala staf di masa itu yakni Kepala Staf TNI AD, Jenderal Moeldoko; Kepala Staf TNI AU, Marsekal Ida Bagus Putu Dunia; dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Marsetio.
Dalam pengajuan tersebut, Moeldoko berada di daftar pertama.
"Gilirannya (Panglima TNI) kalau tidak Angkatan Udara, yah Angkatan Darat. Sangat mungkin kembali ke Angkatan Darat," kata Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Hanya Tiga Bulan Jabat KSAD
Moeldoko naik menjadi Panglima TNI dalam waktu yang sangat singkat dan terpendek dalam sejarah milier.
Hal ini karena Moeldoko hanya menjabat sebagai KSAD selama tiga bulan.
Ia dilantik sebagai Panglima TNI oleh SBY pada 30 Agustus 2013.
Tiga bulan sebelumnya, tepatnya pada 20 Mei 2013, Moeldoko diangkat menjadi KSAD menggantikan ipar SBY, Jenderal Pramono Edhie Wibowo.
Sebelum menjabat KSAD, Moeldoko menjabat sebagai Wakil KSAD.
Disorot Kontras
Pengajuan Moeldoko sebagai calon tunggal Panglima TNI sempat dikritik oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Kontras mempersoalkan Presiden SBY yang hanya mengajukan satu nama.
"Dari segi hak asasi manusia dia (Moeldoko) tidak bermasalah. Artinya kita setuju saja. Tapi dalam prosesnya akan lebih baik kalau Presiden memberi variasi ke DPR," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar, di kantornya, Kamis (1/8/2013), seperti diberitakan Kompas.com.
Haris mengatakan, selain Moeldoko, Presiden bisa juga mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia kepada DPR.
Dalam pengajuan itu, Presiden bisa menyampaikan siapa yang menjadi prioritas.
Jika hanya Moeldoko, kata dia, akan muncul kesan politis yang kental di mata publik.
"Yang saya khawatir sosok baik seperti Moeldoko malah masuk ke dalam bayang-bayang payung politik SBY," kata Haris.
Terkait sorotan sebagian pihak soal Operasi Sajadah yang muncul ketika Moeldoko menjabat Panglima Daerah Militer III Siliwangi, Haris mengaku sudah pernah meminta klarifikasi masalah itu kepada Moeldoko.
Penjelasan Moeldoko ketika itu, kata Haris, sebenarnya usulannya bukan Operasi Sajadah, namun Gelar Sajadah.
Usulan itu sebagai analogi untuk duduk bersama tanpa kekerasan.
Namun saat dijalankan, kata dia, dipakai sebagai pembenaran oleh sejumlah anggota TNI bersama polisi untuk menutup Masjid Ahmadiyah.
"Kita jelaskan implikasinya sudah ke mana-mana. Akhirnya mereka terima. Menurut saya dia pendengar yang baik. Setelah itu dia tidak pernah bicara soal Gelar Sajadah. Saya apresiasi itu," kata Haris.
Moeldoko Pernah Sebut SBY sebagai Senior yang Dihormati
Di awal menjabat sebagai KSP pada 2019, Moeldoko pernah menyebut SBY tidak hanya mantan atasan, tetapi juga senior yang dihormati.
"Ya, begini, dalam kehidupan itu ada senior dan atasan. Kalau atasan kita, loyality kita penuh. Tapi kalau senior, kita respect. Jadi untuk membedakan antara loyality dan respect," ujar Moeldoko dalam wawancara khusus bersama Kompas.com di Kantor KSP Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Ia menaruh hormat kepada SBY selaku senior di TNI dan pemerintahan meski pada Pilpres 2019 mereka mendukung capres yang berbeda.
"Karena kita udah tahu. Bahwa kalau kita di bawahnya pemimpin loyalitas kan harus (tinggi). Tapi senior yes, kita harus respect. Enggak boleh dikurangi. Nah itu," ujar dia. (Tribunnews.com/Daryono)
S: Tribunnews
