INDONESIAKININEWS.COM - Kejadian kelebihan bayar Pemprov DKI Jakarta kembali hebohkan publik. Sontak warganet mengkritik keras Gubernur ANi...
INDONESIAKININEWS.COM - Kejadian kelebihan bayar Pemprov DKI Jakarta kembali hebohkan publik. Sontak warganet mengkritik keras Gubernur ANies Baswedan.
Salah satunya tercermin melalui akun FB Mak Lambe Turah, Jumat 23 April 2021. Banyak netizen berkomentar tajam menyindir ANies.
MLT: “Tenang, NANTI TINGGAL DIKEMBALIKAN kyk yang kemaren #eh.”
Muhammad Isnaini: “Duit kan enak.”
VanMouten: “wah... ketahuan.”
Boedi Buntaland: “Gak akan apa apa... Wkkwkwkwk. Ada yg sedarah seiman.”
Kusuma: “Kl semua maling yang ketahuan solusinya balikin barang yg dimaling, buat apa ada pasal2 pidana...”
Kang Bahar: “KORUPSI gaya baru ANIES dididik BW, Supaya tidak masuk UU TIPIKOR.”
Kuntara: “Kalau ketahuan, dibalikin dicicil..???? lalau gk ketahuan ditilep.”
Sebelumnya diberitakan, kelebihan pembayaran tidak hanya terjadi pada pembeliaan alat pemadam kebakaran (damkar), tapi terjadi juga pada pembelian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap on grid di sekolah negeri.
"Harga riil pembelian barang atas empat paket pekerjaan berdasarkan bukti pembayaran lebih rendah dari harga kontrak yang telah dibayarkan oleh Dinas Perindustrian dan Energi." Demikian laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta.
Laporan ini merupakan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah DKI pada 2019. Laporan terbit pada 19 Juni 2020 yang ditandatangani Kepala Perwakilan BPK DKI Pemut Aryo Wibowo.
Kelebihan bayar hingga Rp 1,12 miliar ini terungkap lantaran adanya selisih antara nilai kontrak dengan harga riil paket pekerjaan. Ada empat proyek PLTS atap sekolah pada 2019.
Laporan BPK menyatakan perhitungan pengeluaran riil proyek ini sudah termasuk margin keuntungan yang diterima perusahaan pengadaan paket. Nilai kontrak juga telah dikurangi biaya PPN dan PPh.
PLTS atap di gedung diinisiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemerintah DKI turut mengikuti jejak Kementerian ESDM untuk menerapkan program serupa. Proyek ini pun dikerjakan Dinas Perindustrian dan Energi DKI pada 2019.
Pada 2 Agustus 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan target pemasangan PLTS atap di seluruh gedung milik Pemprov DKI pada 2022.
Adapun rincian proyek serta selisih pembayarannya, sebagai berikut pertama, PLTS atap on grid Jakarta Pusat dengan nilai kontrak Rp 2,05 miliar dan harga riil Rp 1,62 miliar, selisih Rp 424,34 juta. Kedua, PLTS atap on grid Jakarta Selatan dengan nilai kontrak Rp 2,05 miliar dan harga riil Rp 1,61 miliar, selisih Rp 445,75 juta. Ketiga PLTS atap on grid Jakarta Barat dengan nilai kontrak Rp 1,95 miliar dan harga riil Rp 1,82 miliar, selisih Rp 128,33 juta. Keempat, PLTS atap on grid Jakarta Timur dengan nilai kontrak Rp 1,94 miliar dan harga riil Rp 1,82 miliar, selisih Rp 128,47 juta.
Sebelumnya, BPK juga menemukan kejanggalan dalam pembayaran empat paket pengadaan alat pemadam kebakaran DKI. Indikasinya pembayaran pengadaan mobil damkar itu kelebihan Rp 6,5 miliar.
Disebutkan ada kelebihan pembayaran atas empat paket pengadaan mobil pemadam dan indikasi kelebihan pembayaran atas satu paket pengadaan mobil pemadam.
Hal itu terungkap dalam hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2019.
Empat paket yang disebutkan itu antara lain unit submersible, unit quick respons, unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal, dan unit pengurai material kebakaran.
S:Netralnews
