INDONESIAKININEWS.COM - Ternyata ini sosok sebenarnya Suhendra Hadikuntono, yang disebut sebagai calon menteri baru Presiden Jokowi. Suh...
Suhendra Hadikuntono dikenal sebagai tokoh intelijen internasional kelahiran Medan, Sumatera Utara pada 1970.
Suhendra Merupakan lulusan University Kebangsaan, Malaysia dan sebagai pemilik sejumlah perusahaan, seperti PT Indo Cetta (unicorn) dan PT Indo Saran Prima (parking, fumigasi, security, minning, dan plantation).
Pada akhir 2013, Suhendra Hadikuntono pernah diminta bantuan oleh Duta Besar Vietnam untuk Indonesia terkait kasus penahanan terhadap 90 warga Vietnam di Kepulauan Anambas yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia.
Kala itu, Pemerintah Vietnam layangkan protes terhadap Pemerintah Indonesia.
Bahkan, konon saat itu masyarakat Vietnam mengelar demonstrasi tak terduga hingga Konsulat RI di Ho Chi Min dibakar massa.
Penyebabnya saat itu 90 warga Vietnam tersebut telah ditahan otoritas keamanan Indonesia selama setahun tanpa proses hukum.
Atas usaha keras Suhendra, ia memulangkan 90 warga Vietnam tersebut menggunakan biaya dari kantong sendiri.
Tak hanya itu, di tahun 2020, Suhendra pernah diminta bantuan untuk menjadi juru damai terkait konflik yang terjadi Thailand Selatan.
Permintaan bantuan tersebut datang dari Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Jenderal Apirat Kongsompong, saat bertemu KSAD Jenderal Andhika Perkasa dan Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haythar.
Suhendra yang memiliki prinsip "Musuh negara adalah musuh saya", kemudian mendirikan Komisi Perubahan Sepak Bola Nasional (KSPN) pada 11 Oktober 2018.
Organisasi ini ia lahirkan dengan alasan rasa prihatin atas prestasi sepak bola nasional yang dinilainya tidak mampu bersaing, baik di tingkat regional maupun dunia, juga maraknya praktik match-fixing atau skandal pengaturan skor pertandingan.
Rudi S Kamri pegiat media sosial mengakui sosok Suhendra tergolong luar biasa.
Dalam karier pria lulusan Universiti Kebangsaan Malaysia ini memilih menghindari sorotan media massa di setiap aktivitasnya.
“Suhendra kelahiran Medan 50 tahun lalu itu selalu bekerja dan berkarya dalam senyap. Tapi apa yang telah dilakukannya untuk negeri membuat saya geleng-geleng,” jelasnya.
Rudi mengisahkan peristiwa beberapa bulan setelah Joko Widodo menjabat Presiden RI pada 2014 silam adanya aksi ratusan ribu perangkat desa dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta berdemo di Istana Merdeka.
Dalam aksinya, ribuan perangkat desa menagih janji Jokowi saat kampanye mengangkat Aparatur Sipil Negara (ASN). Tetapi, kenyataannya tidak kunjung terealisasikan oleh Menteri Dalam Negeri yang saat itu yang dijabat Tjahjo Kumolo.
“Nah, akhirnya Suhendra yang saat itu menjabat sebagai Penasihat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) turun tangan, pasang badan, dan berhasil menenangkan para demonstran. Namun, lagi-lagi keberhasilannya tak diliput media,” ujarnya.
Jaminkan Diri untuk Impor Alat Rapid Test dari China
Awal kasus Covid-19 melanda Indonesia, Suhendra Hadikuntono nekat jadi jaminan diri sendiri untuk mengimpor alat rapid test dari China tanpa uang muka.
"Saya menjaminkan nama baik saya untuk impor Covid-19 rapid test kit dari China dan Iran tanpa uang muka dan agar dapat fasilitas khusus lainnya," katanya, Sabtu (17/4/2020).
Ia bakal memanfaatkan hubungan baiknya dengan pejabat tinggi dan pengusaha besar di China serta Iran untuk melakukan lobi agar pihak-pihak di Indonesia bisa melakukan pembelian alat rapid test dari kedua negara tersebut dalam jumlah besar, tanpa uang muka.
"Jaminannya adalah good will dan nama baik saya di kalangan pejabat dan pengusaha China dan Iran," tegasnya.
Kala itu, Suhendra pihak manapun yang ingin mengimpor alat rapid test untuk menghubunginya.
"Silakan hubungi saya. Saya stand by 24 jam di kantor."
"Begitu ada permintaan masuk, saya akan langsung menghubungi mitra-mitra di China dan Iran," tandasnya sambil menyebutkan nomor telepon selulernya yang bisa dihubungi 24 jam nonstop, yakni 082122327350.
Usulkan Jabatan Presiden 3 Periode
Pada 2019 silam, Suhendra Hadikuntono juga sempat mengusulkan agar MPR mengamandemen Pasal 7 UUD 1945 agar Presiden dan Wakil Presiden bisa menjabat tiga periode.
Hal ini ia sampaikan Suhendra di tengah wacana MPR akan melakukan amandemen UUD 1945 untuk memasukkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Alasan Suhendra mengusulkan jabatan presiden dan wapres tiga periode adalah, ia merasa khawatir proyek-proyek strategis nasional bisa mandek tanpa keseinambungan kepemimpinan Jokowi.
Suhendra pun percaya usulannya didukung mayoritas warga negara Indonesia.
"Tanpa kesinambungan kepemimpinan Presiden Jokowi lima tahun lagi setelah 2024, saya khawatir berbagai proyek strategis nasional."
"Salah satunya pemindahan ibu kota negara, tidak akan berjalan sesuai rencana."
