INDONESIAKININEWS.COM - Denny Siregar turut mengomentari soal 239 Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta yang tidak mau mengikuti seleksi u...
INDONESIAKININEWS.COM - Denny Siregar turut mengomentari soal 239 Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta yang tidak mau mengikuti seleksi untuk kenaikan jabatan yang diinstruksikan Anies Baswedan.
Denny Siregar turut merasa aneh bahwa para PNS ini tidak ada yang mengikuti seleksi. Padahal, biasanya orang justru berebut naik jabatan.
Denny Siregar lantas curiga bahwa para pegawai ini takut untuk dikorbankan.
“Aneh memang. Orang lain berebut pengen naik jabatan, bahkan kadang pake suapan. Ini malah gak ada yang mau. Apa karena takut bakal dikorbankan?” kata Denny Siregar pada Rabu, 12 Mei 2021.
Seperti diketahui, sebelumnya sempat ramai diberitakan Anies Baswedan yang mengumpulkan para PNS di bawah terik matahari, sekitar pukul 11.00 WIB.
Apel siang itu dilakukan di Gedung Blok G Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, pada Senin, 10 Mei 2021.
Dilansir dari Detik News, Anies ternyata marah karena 239 pejabat nonadministrator tersebut tidak menjalankan instruksinya untuk mendaftar seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2.
“Malu, kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan. Siang hari ini jadi pesan untuk semua bahwa setiap ada instruksi maka harus apa? Dilaksanakan bukan dilewatkan, yang berkumpul di sini yang melewatkan,” kata Anies.
Selain Denny Siregar, beberapa pihak juga merasa bahwa sikap para PNS yang seolah tak mau naik jabatan itu aneh.
“Kalau seperti itu kejadiannya memang aneh. Artinya, ada yang salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi yang berjalan di Pemprov DKI Jakarta. Masa ada ratusan orang nggak mau menduduki jabatan, ini ada apa?” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, Selasa, 11 Mei 2021.
Sejalan dengan itu, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai bahwa ada masalah kejiwaan dalam diri masing-masing ASN itu.
Katanya, dalamnya jiwa mereka masih misterius, perlu keahlian untuk menemukan jawaban kenapa mereka enggan mendaftar lelang jabatan eselon 2.
“Pasti ada sesuatu hal yang hambat psikologi mereka seperti itu,” kata Gembong Warsono, Senin, 10 Mei 2021.
Dia menengarai ada masalah dalam struktur pemerintahan DKI, khususnya TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan).
TGUPP dinilai punya otoritas berlebihan, padahal bukan termasuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.
Peran TGUPP yang terlalu besar ini, kata Gembong, membuat banyak SKPD tidak senang.
“Mereka secara psikologis nggak happy,” kata Gembong.
S:Makassar terkini
