INDONESIAKININEWS.COM - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Golkar, PPP, dan PAN menggelar pertemuan dalam rangka persiapan Pilpres 202...
INDONESIAKININEWS.COM - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Golkar, PPP, dan PAN menggelar pertemuan dalam rangka persiapan Pilpres 2024 di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta pada Sabtu, 4 Juni 2022 malam.
Dalam acara tersebut, hadir Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, Ketum PAN, Zulkifli Hasan, dan Ketum PPP, Suharso Monoarfa.
Ketiga partai itu bakal meresmikan Koalisi Indonesia Bersatu dengan ditandai oleh teken MoU antara ketiga parpol yang akan kontes di Pilpres 2024.
Menanggapi adanya pertemuan itu, politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengadu ke Jokowi.
Fahri Hamzah menilai pertemuan KIB itu dianggap ganjil karena para menteri di Kabinet Jokowi sudah mulai pasang kuda-kuda memakai fasilitas jabatan pemberian Jokowi.
"Semoga beliau mulai menyadari bahwa Pak @jokowi yang terhormat, Apakah Bapak tidak melihat ada yang ganjil kalau para menteri Bapak sudah mulai pasang kuda2 pakai fasilitas pemberian bapak? Presidensialisme macam apa ini pak?" tutur Fahri Hamzah, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @FahriHamzah pada Minggu, 5 Juni 2022.
Lebih lanjut, Fahri Hamzah membahas ketetapan presiden dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatasi masa kampanye hanya 90 hari atau tiga bulan.
"Sementara presiden dan @KPU_ID membatasi masa kampanye hanya 90 hari atau 3 bulan justru kampanye2 yang ilegal dan liar seperti ini dibiarkan. Di satu sisi ini adalah bukti nyata kekacauan sistem tapi di sisi lain kebodohan kolektif elit yang kasat mata!" katanya.
Dalam utasnya, Fahri juga menekankan bahwa yang dia kritik adalah soal penggunaan waktu dan fasilitas negara yang dipakai untuk kampanye.
"Semoga merka tidak salah paham bahwa yang kita kecam adalah penggunaan waktu dan fasilitas negara untuk berkampanye. Harusnya mereka mengundurkan diri atau cuti karena fasilitas negara melekat pada mereka. Tapi mereka Kayaknya tidak paham duduk perkaranya apa," katanya.
"Begini ceritanya, Pemilu kan persaingan. Tapi dalam demokrasi yang dipertaruhkan adalah gagasan. Maka pemerintah dan @KPU_ID Sebagai penyelenggara Pemilu menyiapkan Medan pertarungan ide tersebut dengan jadwal yang pasti dan proses yang tertib. Ini substansi pertama!" tuturnya.
"Substansi yang kedua, karena penjadwalan yang pasti itu maka semua yang bertarung harus dipastikan berada pada playing field yang sama dan medium pertarungan yang sama tidak boleh ada yang diistimewakan. Inilah tugas penyelenggara Pemilu sejak awal!" katanya.
"Sekarang, kedua substansi itu rusak oleh fakta bahwa sebagian partai politik peserta pemilu merasa sudah punya tiket yang akan mereka pakai dan gunakan untuk menentukan calon presiden yang akan datang. Dan mulailah Semuanya hancur berantakan rusak tidak karuan!" kata Fahri Hamzah.
"Gara-gara pasar tiket Pilpres sudah berseliweran di mana-mana dan sudah berada di kantong segelintir orang, jadilah tiket itu ajang spekulasi tentang siapa yang dapat tiket dan siapa yang tidak. Kumpul2 ini adalah kumpul2 para spekulan! Nasib bangsa ini ada di tangan calo!" ujarnya.***
S:Pikiran Rakyat
