INDONESIAKININEWS.COM - Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto kembali mencuat dan memicu perdebatan seng...
INDONESIAKININEWS.COM - Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto kembali mencuat dan memicu perdebatan sengit. Aktivis 98, Masinton Pasaribu, dengan tegas meminta pemerintah untuk tidak menindaklanjuti usulan tersebut, menganggapnya tidak memiliki urgensi maupun alasan rasional yang kuat.
Suara Kritis dari Aktivis 98
Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, penganugerahan gelar pahlawan bagi Soeharto berpotensi mengkhianati perjuangan para aktivis dan gerakan masyarakat sipil yang menentang rezim Orde Baru.
"Makanya, pemberian gelar itu jangan dulu. Sama saja mengkhianati para aktivis," tegas Masinton setelah menghadiri acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi bertajuk "Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi" di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, pada Rabu, 21 Mei 2025.
Lebih lanjut, Masinton menyodorkan alternatif nama yang dinilainya lebih layak. Baginya, Marsinah, simbol perjuangan rakyat dan kaum buruh dalam memperjuangkan hak serta keadilan, lebih pantas mendapatkan gelar pahlawan. "Marsinah lebih laik," ujarnya.
Latar Belakang Menguatnya Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Usulan gelar pahlawan untuk Soeharto sebenarnya telah bergulir sejak periode kedua pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo. Namun, wacana ini kembali mendapatkan momentum setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan untuk menghapus nama Soeharto dari Ketetapan MPR (Tap MPR) Nomor 11 Tahun 1998 pada 23 September 2024.
Sebagai informasi, Tap MPR tersebut merupakan amanat dari gerakan reformasi 1998 yang bertujuan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan pejabat negara, keluarga, serta kroni mereka, termasuk Soeharto, pada era runtuhnya pemerintahan Orde Baru.
Beberapa pekan setelah pencabutan nama Soeharto dari Tap MPR tersebut, Bambang Sadono Center secara resmi mengusulkan nama Soeharto sebagai calon pahlawan nasional kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Sosial Pemprov Jawa Tengah, Imam Maskur, mengonfirmasi bahwa usulan dari Bambang Sadono Center tersebut diterima pada Oktober 2024.
Sikap Pemerintah dan Kementerian Sosial
Di tingkat pusat, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Mira Riyati Kurniasih, menyatakan bahwa instansinya telah menerima sepuluh usulan nama calon penerima gelar pahlawan nasional, dan salah satunya adalah Soeharto.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan usulan pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. Menurut politikus Partai Gerindra ini, mantan Presiden tersebut sudah sewajarnya mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara.
"Jangan selalu melihat kurangnya, kita lihat prestasinya," kata Prasetyo pada Senin, 21 April 2025.
Menanggapi persoalan korupsi yang dikaitkan dengan Soeharto, Prasetyo berpendapat bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna. Ia menekankan agar fokus tidak hanya pada kekurangan Soeharto.
"Semangatnya kita harus terus menghargai, memberikan penghormatan, apalagi kepada para presiden kita," ujar Prasetyo.
Perdebatan mengenai usulan gelar pahlawan untuk Soeharto ini mencerminkan pandangan yang beragam dalam memaknai sejarah dan kontribusi tokoh bangsa, khususnya terkait era Orde Baru. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada pertimbangan historis, politis, dan aspirasi masyarakat. (Tempo.co)
