IndonesiaKiniNews.com - Mantan Ketua Jimly Asshiddiqie menilai aksi yang akan dilakukan sejumlah organisasi kemasyarakatan untuk menolak Pe...
IndonesiaKiniNews.com - Mantan Ketua Jimly Asshiddiqie menilai aksi yang akan dilakukan sejumlah organisasi kemasyarakatan untuk menolak Perppu Ormas tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya membuang waktu.
"Demo enggak perlu dan enggak menyelesaikan masalah, buang-buang waktu," kata Jimly di Gedung DPR/MPR, Kamis (27/7/17).
Penolakan Perppu Ormas oleh sejumlah pihak, menurut Jimly, seharusnya dilakukan melalui jalur hukum.
Mereka yang tidak sependapat dengan perppu tersebut bisa mengajukan gugatan atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
"Itu (perppu) kan produk hukum yang sah, tinggal dilaksanakan, bagi yang dirugikan sudah tersedia upaya hukum. Sudah bagus Pak Yusril ajukan judicial review ke MK," ujarnya.
Menurutnya, mekanisme hukum yang disediakan negara dilakukan secara resmi. "Jadi bisa dilawan (secara hukum), enggak usah demo," ucap Jimly.
Jimly menilai aksi turun ke jalan justru tidak efektif. Menurutnya, unjuk rasa akan lebih efektif jika dilakukan melalui media sosial.
"Demo efektif melalui media, kerja samalah dengan medsos, tak usah fisik. Itu (demo di jalan) gaya ekspresi abad 20, kecuali ada suatu keadaan yang tak tersedia uapaya hukum," kata Jimly.
Alumni Presidium 212 bakal kembali turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi menolak Perppu Ormas. Kali bakal dilakukan pada Jumat (28/7/17) dari Masjid Istiqlal ke Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Ketua Presidium Alumni 212 (PA 212) Slamet Maarif mengatakan mereka berencana mendesak pencabutan Peraturan Pergantian Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan itu.
Mereka khawatir penerbitan Perppu Ormas berimbas pada pembubaran sejumlah ormas, setelah HTI dicabut badan hukumnya.
"Kami menghawatirkan betul, kalau perppu ini terus bergulir akan muncul rezim dikatator baru yang menjudge tanpa pengadilan," kata Slamet.
Sumber: cnnindonesia.com
