IndonesiaKiniNews.com - Kantor Wilayah Kementerian Agama DI Yogyakarta menemukan delapan sekolah menyatakan menolak mengikuti program imu...
IndonesiaKiniNews.com - Kantor Wilayah Kementerian Agama DI Yogyakarta menemukan delapan sekolah menyatakan menolak mengikuti program imunisasi campak atau Measles Rubella.
"Yang menolak itu sebenarnya sekolahnya, bukan siswanya. Siswanya nggak ada masalah, sekolahnya yang protektif," ujar Kepala Kanwil Kemenag DIY Lutfi Hamid, Kamis, 27 Juli 2017.
Lutfi menuturkan, sekolah yang menolak imunisasi itu seluruhnya dikelola swasta setingkat SD dan SMP, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS). Sekolah itu tersebar di Kabupaten Sleman, Kota Yogya dan Kabupaten Bantul.
"Saat kami datangi bersama Dinas Kesehatan mereka menolak karena takut ada unsur haram dalam bahan imunisasi itu. Kami tegaskan dan menjamin tak ada yang haram, ini demi kesehatan," ujar Lutfi.
Lutfi tak habis pikir mengapa sekolahi itu menggunakan orientasi ideologis menyikapi persoalan kesehatan.
Pengelola sekolah, kata dia, takut bahan imunisasi mengandung unsur haram seperti minyak babi.
Sekolah yang menolak imunisasi ada juga yang berasalan bahwa manusia sejak dilahirkan sudah punya sistem kekebalan tubuh sendiri sehingga tanpa imunisasi pun regenerasi manusia tetap berjalan.
Sedangkan sekolah lainnya menolak imunisasi dengan alasan bahwa ada produsen obat asing sedang menjalankan bisnis bidang kesehatan.
"Sekarang ini sesuatunya serba transparan, jika suatu barang sudah diketahui dan dibuktikan indikator keharamannya tidak ada maka kita anggap halal. Begitulah cara kita beragama," ujar Lutfi.
Meski sejumlah sekolah sempat menolak, Lutfi menuturkan pihaknya telah melakukan pendekatan agar sekolah yang menolak yakin jika imunisasi ini demi kesehatan peserta didik semata, tak ada kepentingan lain.
“Yang menolak sekarang sudah mau, kami akan pantau sampai program dilaksanakan,” ujarnya.
Imunisasi campak dilaksanakan untuk mengantisipasi penyebaran virus Rubella.
Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar program imunisasi campak tetap berjalan sesuai rencana.
“Terkait warga yang menolak, kami minta dilakukan pendekatan dan komunikasi lebih intens. Ini hanya persoalan komunikasi,” ujar Sultan.
Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan DIY, terdapat 571.398 siswa di 4.211 sekolah yang menjadi target program imunisasi.
Pemerintah DIY menargetkan 95 persen siswa bisa diimunisasi. Pada 2016 lalu, Dinas Kesehatan DI Yogyakarta mencatat terjadi 176 kasus campak dan rubella muncul.
Presiden Jokowi sendiri pada 1 Agustus 2017 mendatang rencananya akan menghadiri pelaksanaan program imunisasi serentak oleh Pemerintah DIY itu di MTS Negeri 10 Sleman, Yogyakarta.
sumber: tempo.co
