IndonesiaKiniNews.com - Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan naik drastis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer...
IndonesiaKiniNews.com -Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan naik drastis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018.
Pada draf anggaran yang belum dibahas, total anggarannya hanya Rp 2,3 miliar. Namun setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta, anggarannya menjadi Rp 28 miliar.
Kompas.com menelusuri anggaran tersebut melalui situs apbd.jakarta.go.id pada Senin (20/11/2017).
Tertulis anggaran honor anggota TGUPP sebanyak 23 orang.
Satu bulan mereka digaji sebesar Rp 24.930.000, selama 13 bulan, sehingga total anggarannya menjadi Rp 7,4 miliar
Namun, ada lagi anggaran serupa dengan nama nomenklatur honorarium aggota TGUPP untuk 37 orang dengan nilai gaji yang sama. Totalnya menjadi Rp 11,9 miliar.
Kemudian, ada lagi anggaran untuk Ketua TGUPP yang jumlahnya untuk 14 orang. Satu ketua digaji Rp 27.900.000. Jika ditotal, gaji untuk 14 ketua ini menjadi Rp 5,077 miliar.
Selain untuk honor, sisa anggaran lain adalah untuk membeli kertas, operasional kendaraan dinas, perpanjangan pajak kendaraan, sewa mesin fotokopi, belanja makanan dan minuman, hingga pengadaan mesin presensi.
Pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama, TGUPP diisi oleh pejabat-pejabat DKI senior. Posisi tersebut merupakan jabatan non-eselon. Sebelumnya, pejabat yang bergabung dalam TGUPP hanya 15 orang.
Respon Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ia akan menanggapi pertanyaan soal kenaikan anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) jika anggaran itu sudah disusun lengkap.
Anggaran untuk TGUPP semula diusulkan sebesar Rp 2,35 miliar tetapi kemudian meningkat menjadi Rp 28,99 miliar atau naik Rp 26,64 miliar.
"Sesudah lengkap, baru akan kami jelaskan. Sekarang masih garis besar," ucap Anies, Senin (20/11/2017).
Anies menginginkan agar seluruh anggaran yang disusun bisa benar-benar menopang semua kegiatan, jangan sampai ada kegiatan yang tidak tertopang.
Selain itu, Anies berharap penggunaannya transparan.
"Jadi di APBD (anggaran untuk TGUPP) itu ada, jangan di luar APBD, apalagi dari dana-dana CSR yang proses masuk dan keluarnya belum tentu bisa dikendalikan dengan baik," kata Anies.
Sumber: kompas.com
