IndonesiaKiniNews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sepakat ucapan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi soal andil manta...
IndonesiaKiniNews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sepakat ucapan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi soal andil mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat dalam raihan opini wajar tanpa pengecualian ( WTP) laporan keuangan DKI tahun anggaran 2017.
"Saya setuju sama Pak Pras bahwa juga berterima kasih ke Pak Jokowi, ke Pak Basuki, ke Pak Soni (Sumarsono), juga ke Pak Djarot," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).
"Tapi Pak Pras lupa ada satu pihak yang dia lupa terima kasihin, yaitu dia harus terima kasih kepada dirinya sendiri," tambah dia. Menurut Sandiaga, tanpa dorongan DPRD, jajaran Pemprov DKI Jakarta tidak akan gigih merapikan aset dan keuangannya. Sandiaga mengakui kerja ini memang bukan baru dimulai tujuh bulan sejak ia menjabat, tetapi sudah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya.
"Dari pansus-pansus tersebut juga jadi ada dorongan buat kami untuk memetakan aset kami. Jadi kami justru ingin berterima kasih kepada DPRD juga bahwa berdasarkan bimbingan dan dorongan mereka juga, kami akhirnya bisa memetakan aset-aset ini," ujar Sandiaga.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berterima kasih kepada pemerintahan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat.
Prasetio mengatakan, pencapaian Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini WTP tidak terlepas dari jasa pemerintahan sebelumnya.
"Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah sebelumnya yaitu Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot, dan Pak Djarot karena ini kalau tidak rentetan dari situ dengan perubahan sistem pembayaran online ini enggak akan terjadi," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).
Menurut Prasetio, proses panjang ini membuat opini WTP menjadi mungkin untuk dicapai.
"Jadi hal wajar, ya, kalau hari ini BPK memberi WTP, hal yang wajar, karena 4 tahun-5 tahun pekerjaan memperbaiki sistem di DKI Jakarta bukan hal yang gampang," katanya.
sumber: tribunnews.com
