Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) Tahap ...
 |
| Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) Tahap II, di Seoul, Korea Selatan. (Dok. PUPR) |
INDONESIAKININEWS.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) Tahap II, di Seoul, Kamis (27/6/2019).
Nota yang ditandatangani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ini juga ditandatangani Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda (MIW) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA).
Dokumen tersebut sebelumnya telah diteken dan diserahkan langsung kepada Basuki di New York oleh Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda Cora Van Nieuwenhuizen-Wijbenga yang berhalangan hadir di Seoul.
Basuki menyatakan kerjasama ini dibutuhkan oleh Indonesia. Dia pun menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Korea Selatan dan Belanda dalam mengurangi risiko banjir, banjir rob dan mencegah penurunan permukaan air tanah kota Jakarta yang mencapai hampir 12 cm per tahun.
"Kerjasama dengan KOICA dan K-Water sebagai sahabat lama dan key partner bagi Kementerian PUPR sangat penting. Indonesia membutuhkan keahlian teknis para ahli dan dukungan dari Korea Selatan" kata Menteri Basuki
Presiden KOICA Lee Mi-Kyung mengatakan kerjasama Indonesia dan Korea telah berlangsung lama, di antaranya dalam bidang transportasi, air dan lingkungan.
Indonesia juga merupakan mitra kerjasama dalam pembangunan perkotaan. Penandatanganan MoU ini merupakan langkah penting bagi pembangunan kota Jakarta di masa depan.
PTPIN merupakan bentuk perlindungan lingkungan untuk Jakarta dari krisis air baku dan risiko banjir akibat fenomena penurunan permukaan tanah di Jakarta bagian Utara.
PTIPN menggunakan cara yang adaptif dan strategi yang terintegrasi dengan aspek sosio-ekonomi, tata kota, dan bermanfaat bagi lingkungan.
Pada tahap awal, untuk mengurangi risiko banjir, banjir rob, dan mencegah penurunan permukaan air tanah kota Jakarta, akan dibangun tanggul laut sepanjang 20,1 kilometer untuk melindungi area kritis.
Pembangunan tanggul fase darurat tersebut terdiri atas pembangunan tanggul sepanjang 4,5 kilometer oleh Kementerian PUPR yang telah rampung pada 2018, dan selebihnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan swasta.
Usai acara tersebut, Basuki lalu menghadiri Special Bureau Meeting Asia Water Council (AWC), organisasi yang ia terlibat mendirikannya.
Di antara agenda yang didiskusikan adalah komitmen dan laporan persiapan Indonesia menjadi tuan rumah event tiga tahunan AWC, yaitu Asia International Water Week (AIWW).
Dalam sambutannya Basuki memberikan penghargaan kepada para anggota AWC yang dengan kesadaran akan kesamaan sejarah, budaya, dan permasalahan terkait air, berkeinginan bekerja sama.
Kepada para delegasi negara dan para ahli yang hadir, Basuki juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan harapannya terhadap hasil Pemilihan Umum di Indonesia yang berjalan baik dan lancar.
Di Seoul, Basuki juga menyaksikan penandatanganan nota kerjasama antara Jasa Tirta II dan Korea Water Resources Coperation (K-Water) di bidang Pengembangan Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air oleh PJT II di Indonesia.
Jasa Tirta II bekerjasama dengan K-Water untuk mengembangkan Smart Water Management dan Information Technology Communication dalam bidang pengelolaan sumber daya air di Indonesia.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Jasa Tirta II, U. Saefudin Noer dengan CEO K-Water Lee Hak Soo di Kantor Ministry of Environment, Korea Selatan.
sumber: cnnindonesia.com
