Anies Ahok di balaikota foto antara INDONESIAKININEWS.COM - Pemprov DKI dan DPRD DKI kekinian masih merumuskan Kebijakan Umum Anggar...
 |
| Anies Ahok di balaikota foto antara |
INDONESIAKININEWS.COM - Pemprov DKI dan DPRD DKI kekinian masih merumuskan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang akan ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Namun bersamaan dengan hal itu, muncul temuan terkait sejumlah usulan anggaran yang dinilai tidak masuk akal, lantaran nominalnya begitu fantastis, tak sesuai dengan fungsi barang yang dibelanjakan.
Seperti anggaran pembelian lem Aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar.
Khalayak heboh menggunjingkan temuan baru itu hingga melayangkan protes kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Di lain pihak, ada yang menyebut temuan itu adalah disinformasi belaka, karena Anies Baswedan sendiri murka melihat anggaran yang tidak wajar.
Hal itu terlihat ketika Anies memberikan arahan dalam rangka Pembahasan Rancangan KUA-PPAS dan RAPBD 2020, Rabu (23/10/2019).
Rapat itu direkam menjadi video dan diunggah ke akun Pemprov DKI Jakarta di YouTube.
Anies jeli menyoroti satu per satu anggaran yang dituliskan khususnya terkait Alat Tulis Kantor (ATK) hingga berujung meminta anggaran tersebut dihapuskan.
Salah satu yang membuat Anies marah adalah anggaran pembelian pulpen yang disebut mencapai Rp 635 miliar.
Ia heran terhadap anggaran fantastis tersebut, sebab hanya akan menguntungkan pihak tertentu. Untuk itu, ia meminta menghapus anggaran fantastis yang dicantumkan.
"Di tempat ini saya punya tiga pulpen, masih mau belanja lagi? di mana-mana ini ada pulpen. Saya tanya, yang bikin ini (pulpen) siapa? pabrik. Bapak ibu kirimkan uang ke mana? Teruskan saja, terus bilang, ya kami menghadirkan keadilan sosial. Belum lagi yang dikantong kita semua. Stop doing this," tegas Anies.
"Anggaran-anggaran tidak perlu seperti itu, hapusin. Jangan ada lagi, belanja seperti ini," kata Anies.
Anies Salahkan Sistem Warisan Ahok
Sejumlah program pengadaan barang dalam RAPBD 2020 DKI Jakarta menjadi kontroversi karena bernilai fantastis.
Misalnya, dana anggaran untuk membeli lem Aibon senilai Rp 82 miliar dan bolpoin Rp 123 miliar. Anies menganggap dua hal itu merupakan komponen dari kegiatan yang belum dibahas sampai rampung.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, persoalan tersebut sebenarnya bersumber pada sistem e-budgeting.
Anies menjelaskan, dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), pihaknya hanya merencanakan sampai kegiatan dan jumlah anggaran.
Sementara sistem e-budgeting mengharuskan pihaknya mencantumkan komponen kegiatan.
E-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran buatan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sistem ini dibuat untuk memudahkan Pemprov dalam menyusun anggaran.
Mantan Mendikbud ini menganggap sistem digital ini tidak sepenuhnya otomatis. Menurutnya untuk melakukan verifikasi rancangan anggaran, masih harus dilakukan secara manual.
"Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan jadi begini," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Karena harus manual, Anies menyebut banyak anak buahnya yang memasukkan nama komponen kegiatan seadanya, karena belum dibahas.
Menurutnya jika sistem e-budgeting sudah cukup pintar, seharusnya bisa mendeteksi hal ini.
"Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi untuk kegiatan a,b,c,d. Enggak logis kalau dilakukan dengan angka tidak poposional," jelasnya.
Bahkan, Anies menganggap kejadian serupa juga kerap terjadi sejak sistem ini dibuat. Ia mengaku hanya menerima sistem e-budgeting ini dan masih menuai masalah yang sama.
Anies menegaskan, tidak ingin memberikan hal serupa ke gubernur Jakarta selanjutnya.
"Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," kata dia.
