foto: Warta Kota/Theo Yonathan Simon Laturiu INDONESIAKININEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlambat menghadiri rapat koo...
 |
| foto: Warta Kota/Theo Yonathan Simon Laturiu |
INDONESIAKININEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlambat menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri terkait penanganan bencana banjir DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, Selasa (7/1/2020) pagi.
Padahal, jarak antara Kantor Balai Kota DKI Jakarta dengan lokasi rapat di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), hanya terpaut sekitar satu kilometer.
Rapat itu dipimpin Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
Pantauan Wartakotalive di lapangan, ada tiga menteri yang menghadiri rapat tersebut.
Yakni, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Lingkungandibatir Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Juga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati.
Saat Menteri Muhadjir Effendy membuka rapat sekitar pukul 09.20, Anies Baswedan tampak belum hadir.
Namun sekitar lima menit kemudian, Anies Baswedan tiba didampingi Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemprov DKI Jakarta Catur Laswanto.
Juga, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo.
Anies Baswedan tiba mengenakan seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibalut rompi BPBD DKI Jakarta.
Setibanya di ruang pertemuan lantai 14 Gedung Kementerian PMK, Anies Baswedan langsung duduk di barisan depan sebelah kanan Muhadjir Effendy.
Hingga berita ini ditulis, Anies Baswedan dan tiga menteri serta stakeholder terkait masih menggelar rapat secara tertutup.
Selain tiga menteri tersebut, ada juga jajaran perwakilan dari lembaga TNI, Polri, kementerian lain, serta Perwakilan Pemprov Jabar dan Banten.
"Rapat ini membahas penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten," ujar Muhadjir Effendy saat membuka rakor.
Muhadjir Effendy mengungkapkan, berdasarkan data BNPB, bencana banjir dan longsor terdampak terhadap 293 kelurahan dan 74 kecamatan.
Serta, menyebabkan 67 orang tewas dan 35.502 meninggal.
"Penanggulangan bencana sudah sejak 1 januari 2020 dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ungkap Muhadjir Effendy.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan empat hal kepada para menterinya dalam menangani bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah.
Instruksi Jokowi tersebut disampaikan oleh Muhadjir Effendy saat memimpin Rakor Tingkat Menteri (RTM) terkait Penanganan Bencana Banjir DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
"Mengenai hal ini (bencana banjir dan tanah longsor) Presiden telah menginstruksikan empat hal," ujar Muhadjir di ruang rapat Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).
Instruksi pertama adalah mengutamakan keselamatan warga yang terdampak oleh bencana.
Keselamatan warga bukan hanya pada aspek pertolongan.
Jokowi juga meminta para menteri mengutamakan layanan dasar kepada para korban.
"Pengertian keselamatan ini bukan hanya dalam arti memberikan pertolongan tapi layanan dasar terhadap yang terdampak."
"Mereka harus mendapatkan perhatian terutama masalah kesehatan, pangan, tempat tinggal."
"Dan juga keberlangsungan belajar untuk para anak-anak yang terdampak," jelas Muhadjir.
Instruksi kedua adalah normalisasi fasilitas umum.
Instruksi ketiga adalah percepatan sinergisitas antara pemerintah pusat dan provinsi dalam penanggulangan bencana.
Sedangkan instruksi keempat adalah memberikan imbauan kepada masyarakat agar hati-hati menghadapi bencana banjir di beberapa daerah.
"Terutama untuk mengantisipasi adanya banjir susulan."
"Kemudian dalam melakukan penanganan banjir dan tanah longsor dibutuhkan sinergi dari kementerian dan lembaga sesuai peran masing masing," papar Muhadjir.
S: tribunnews
