politisi demokrat Ferdinand Hutahaean INDONESIAKININEWS.COM - Politisi partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku tidak yakin petug...
politisi demokrat Ferdinand Hutahaean |
INDONESIAKININEWS.COM - Politisi partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku tidak yakin petugas Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tidak membawa surat tugas saat hendak melakukan penggeledahan kantor DPP PDI Perjuangan di Jl Diponegoro, Jakarta.
Berdasarkan berita yang beredar petugas KPK dihalangi menggeledah ruangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jl Diponegoro, Jakarta karena dikabarkan tidak membawa surat tugas dari KPK.
Ferdinand pun mempertanyakan kejadian tersebut kepada KPK. Ia tidak percaya jika KPK dapat melewatkan proses tersebut sebelum penggeledahan.
"Saya kok tidak percaya kalau penyidik @KPK_RI seceroboh ini? KPK bukan baru kali ini melakukan penggeledahan, jadi soal surat tugas, surat perintah atau surat ijin menggeledah pasti tidak mungkin terlewatkan. Ada apa ini KPK?" tulis @FerdinandHaean2 di Twitter, Kamis (9/1/2020).
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait kabar bahwa ruang kerja Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akan disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya belum ke DPP, langsung ke sini (JIExpo). Jadi, belum bisa memberikan penjelasan," kata Djarot, saat ditemui di sela persiapan Rakernas PDIP, di JIExpo, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Mengenai kabar langkah penggeledahan dan penyegelan itu dihalang-halangi satuan tugas (satgas) partai, ia mengatakan sejauh yang diketahuinya tidak ada upaya penghalangan.
Menurut Djarot, PDIP tidak akan menolak langkah-langkah yang dibutuhkan dalam penegakan hukum sepanjang ada bukti-bukti yang kuat.
"Kita tidak menolak. Kita menghormati semua proses hukum. Partai tidak akan mengintervensi. Jadi, silakan saja, asalkan betul-betul resmi," katanya.
Namun, kata dia, untuk informasi secara lebih jelas mengenai kabar tersebut rencananya akan digelar konferensi pers.
"Khusus untuk masalah ini nanti akan ada konferensi pers," kata Djarot.
S. Akurat