INDONESIAKININEWS.COM - Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyatakan situasi di wilayahnya saat ini sudah kondusif dan menyebut penolakan war...
INDONESIAKININEWS.COM - Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyatakan situasi di wilayahnya saat ini sudah kondusif dan menyebut penolakan warga terhadap pembangunan Gereja Paroki Santo Joseph hanya dipicu oleh miskomunikasi.
Menurut Aunur, protes sebagian warga bukanlah bentuk intimidasi terhadap umat Kristiani untuk beribadah, akan tetapi hal ini hanya karena ada sejumlah orang yang menginginkan agar gereja Paroki Santo Joseph yang ada di Karimun tidak dirombak total.
Sebagian warga ada yang berharap agar gereja tersebut tetap berdiri seperti itu, karena gereja Paroki Santo Joseph merupakan gereja tertua di Kabupaten Karimun yang sudah ada sejak 1928.
“Nah maunya sebagian warga, gereja ini hanya direnovasi yang kropos saja, sebab gereja ini bisa dikatakan sebagai cagar budaya, atau bisa dikatakan asal muasal peradaban agama Katolik di Karimun karena usianya yang sudah tua. Kalaupun ingin dilakukan pembangunan, Pemkab Karimun siap membantu memberikan lahan yang luas dengan posisi yang lebih mantap lagi,” jelas Aunur seperti dilansir Kompas.com.
Aunur menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Karimun sudah menyiapkan lahan yang cukup luas untuk gereja di Jalan Jenderal Sudirman, Poros Meral Kota, Kecamatan Meral, dekat Masjid Agung Karimun.
“Sementara Gereja Paroki Santo Joseph yang lama tetap bisa dipergunakan untuk ibadah, hanya saja bentuknya jangan diubah, karena bangunan itu merupakan bangunan peninggalan dan dapat menjadi sejarah untuk Kabupaten Karimun sendiri,” katanya.
Namun demikian, Aunur mengatakan pihaknya tetap menunggu keputusan dari pihak gereja, apakah memilih lahan yang diberikan pemda atau tetap merenovasi dan membangun gereja di lokasi yang lama.
“Yang jelas sampai saat ini kedua belah pihak harus menahan diri sampai ada keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” katanya.
Aunur juga mengaku kecewa atas munculnya isu yang ia sebut tidak benar.
Ia mengjlaim sampai saat ini masyarakat Karimun kondusif dan tidak ada intimidasi dalam hal beribadah.
Ia mengatakan, masyarakat Karimun sendiri sangat toleran terhadap ajaran agama yang ada di daerahnya.
”Jadi saya tegaskan, alhamdulillah semuanya sudah aman dan kondusif, tidak ada intimidasi lagi. Bahkan kami Forum Komunikasi Umat Beraga (FKUB) juga berkali-kali rapat dan tidak ada masalah yang berarti di Karimun,” katanya.
Keuskupan Tidak Dilibatkan dalam Pertemuan
Sementara itu, Keuskupan Pangkalpinang membantah dilibatkan dalam setiap pertemuan yang diadakan atau difasilitasi oleh Bupati Aunur Rafiq dan Kapolres Karimun soal polemik ini,
Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan (HAAK) Keuskupan Pangkalpinang, RD Agustinus Dwi Pramodo menjelaskan pada pertemuan yang difasilitasi Kapolres Karimun pada Rabu, 12 Oktober dengan tajuk Silaturahmi Lintas Agama, perwakilan Gereja Katolik tidak diundang secara resmi.
“Kapolres Karimun tidak menyampaikan undangan resmi melalui otoritas gereja setempat dalam acara tersebut, dan oknum umat yang hadir dalam acara itu bukan representatif Gereja Katolik,” katanya.
Selain itu, kata dia, dalam pertemuan lintas agama yang difasilitasi Aunur pada Kamis, 13 Februari, pengurus Gereja Katolik Paroki Santo Joseph juga tidak dilibatkan.
Dalam pertemuan itu, hadir Kapolres Karimun, Dandim 0317/Tbk, Danlanal Karimun, Kajari Karimun bersama FPK Karimun, dan Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Karimun.
Romo Agustinus menyebut, ada oknum umat Katolik yang hadir dalam acara itu.
“Sekali lagi saya jelaskan, oknum umat Katolik yang hadir itu bukan respresentatif Gereja Katolik. Katolik memiliki hirarki. Pastor Paroki memiliki kewenangan penuh di Kabupaten Karimun yang menyangkut hal seperti itu,” jelasnya lagi.
Renovasi total gereja Katolik itu mendapat penolakan dari sekelompok warga di Karimun, yang menghendaki gereja tersebut direlokasi dan dijadikan cagar budaya.
s: katoliknews
