kabar24 INDONESIAKININEWS.COM - Bupati Mamberamo Tengah, Papua Ricky Ham Pagawak menegaskan pihaknya berkomitmen untuk melindungi nyaw...
 |
| kabar24 |
INDONESIAKININEWS.COM - Bupati Mamberamo Tengah, Papua Ricky Ham Pagawak menegaskan pihaknya berkomitmen untuk melindungi nyawa warganya di tengah pandemi Virus Corona.
Hal itu diungkapkan tegas di depan Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne pada Kamis (3/2/2020).
Mulanya, Ricky mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menerbitkan PP mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Pertama kami memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang sudah mau terbitkan PP (Peraturan Pemerintah)," ungkap Ricky.
Lalu, ia mengatakan bahwa selama ini pelayanan di daerahnya menggunakan transportasi udara lantaran kondisi geografisnya.
"Kami di Papua mau tunggu itu selama berapa bulan dan berapa hari, sedangkan kondisi kami di Papua semua pelayanan harus dilakukan melalui transportasi udara," jelas Ricky.
Ia menuturkan bahwa kasus positif Virus Corona di Papua sudah mencapai 12 orang.
"Dan kondisi kami di Papua khusus di tanah Papua itu yang positif sudah 12 orang, yang dalam pengawasan 7 ribu lebih, sedangkan kami di daerah Pegunungan tengah itu satu yang dinyatakan hasil pemeriksaannya negatif," lanjutnya.
Lantas ia mengatakan keberatan atas pernyataan Moeldoko sebelumnya yang menyebut Pemerintah Daerah harus meminta izin dulu pada Pemerintah Pusat terkait penanganan Virus Corona.
Ia merasa keberatan lantaran hal itu dinilai kurang efektif dan cepat sedangkan pihaknya ingin segera melindungi warganya.
"Semua transportasi hanya melalui pesawat kalau kondisi seperti ini kami harus tunggu PP, Pak Moeldoko. Saya mau sampaikan bahwa kami agak sulit."
"Sehingga langkah-langkah kami ambil demi menyelamatkan nyawa orang Papua dan juga lebih khusus nyawa orang Memberamo Tengah," tegas Ricky.
Sambil minta maaf, Ricky menegaskan, akan terlalu lama jika harus menunggu aturan keluar dari Pemerintah Pusat.
"Jadi kami lebih menghargai nyawa dari pada kami tunggu aturan itu akan datang."
"Jadi minta maaf sekali lagi, minta maaf sekali Pak Moeldoko apapun yang kami lakukan intinya untuk menyelamatkan orang Memberamo Tengah, orang Papua, orang Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Moeldoko mengatakan bahwa aturan-aturan PSBB akan segera dikeluarkan.
"Ada aturannya nanti akses jalan utama itu harus dijaga dengan baik, berikutnya bagaimana terhadap kendaraan logistik, kendaraan pribadi atau jenazah itu nanti ada kriteria-kriterianya," katanya.
Moeldoko menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah yang ingin mengajukan kekarantinaan wilayah harus melapor kepada Menteri Kesehatan terlebih dahulu.
Menteri Kesehatan lah yang nantinya berhak memutuskan dengan berbagai pertimbangan.
"Nanti PSBB ada mekanismenya, pemerintah daerah mengajukan pada Menteri Kesehatan, nanti Menteri Kesehatan akan konsultasi dengan Satgas GugusTugas Covid setelah itu Menteri Kesehatan memutuskan iya atau tidak."
"Di situ dilihat dulu ya itu atau tidaknya apakah itu epidomologis atau tidak, apakah itu bersifat menyebar dengan luas atau tidak, berikutnya efektifitas penanganannya seperti apa, sumber dayanya bagaimana, aspek-aspek sosial ekonomi dan seterusnya juga akan dipertimbangkan dengan baik," jelas Moeldoko.
Sumber: tribunnews.com
