foto: wartakota INDONESIAKININEWS.COM - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra Mohamad Taufik berang atas ucapan Menteri Ke...
foto: wartakota |
INDONESIAKININEWS.COM - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra Mohamad Taufik berang atas ucapan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebut Pemprov DKI Jakarta tak memiliki anggaran bantuan sosial (bansos) untuk 1,1 juta warganya.
Taufik menyebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih dahulu memberikan bansos tersebut, ketimbang pemerintah pusat.
“Ceritanya harus diluruskan dulu, dan sangat keliru kalau Anies dibilang lepas tanggung jawab soal pembagian bansos."
"Justru kami (DKI Jakarta) lebih dulu membagikan bansos,” ujar Taufik saat dimintai konfirmasi, Kamis (7/5/2020).
Menurutnya, Anies Baswedan sebagai kepala daerah di DKI Jakarta justru paling siap menghadapi pandemi Covid-19, termasuk dalam menanggulangi dampaknya.
Salah satu kebijakannya, selain menyalurkan bansos berupa sembako senilai Rp 149.500, Anies Baswedan telah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lebih dahulu.
Anies Baswedan juga menyiapkan tempat istirahat bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.
Serta, membatasi jam operasional angkutan umum demi menekan potensi penularan virus dan sebagainya.
"Untuk pembagian bansos kami juga sudah siapkan anggaran Rp 700 miliar."
"Jadi di mana letaknya kalau Anies dibilang lepas tanggung jawab soal bantuan bansos?” Tanya Taufik.
Taufik juga meminta pemerintah pusat tidak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos yang dimiliki DKI.
Lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini tak mempersoalkan bila bansos disalurkan sebanyak dua kali dari daerah dan pusat dalam minggu yang berbeda.
“Justru yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga,” jelas Taufik.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak punya anggaran untuk menangani pandemi Covid-19, sehingga meminta bantuan pemerintah pusat.
Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Sri Mulyani, untuk turut mengcover anggaran.
"Bahwa ternyata di DKI yang tadinya kan mengcover 1,1 juta warganya."
"Mereka tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat yang melakukannya terhadap jumlah 1,1 juta warga," ujarnya saat rapat virtual bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Menurutnya, itu menjadi tambahan dalam belanja negara dalam bentuk bantuan sosial (bansos), dari sebelumnya mengcover 3,6 juta warga DKI.
Sementara secara keseluruhan, pemerintah juga memiliki bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako, menggunakan data Kementerian Sosial.
"Pasti ada masalah (data) eror, namun itu sudah relatif siap."
"Untuk melakukannya memang membutuhkan tambahan, terutama dari 15,6 juta penerima menjadi 20 juta penerima untuk kartu sembako," tutur Sri Mulyani.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, jumlah penerima program PKH juga ditambahkan seperti kartu sembako.
"PKH dinaikkan menjadi 10 juta yang tadinya di bawah 10 juta orang," terangnya.
Sumber: wartakota