foto: nesiatimes INDONESIAKININEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan curhat ke media asing. Ia mengaku sempat dipersulit un...
 |
| foto: nesiatimes |
INDONESIAKININEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan curhat ke media asing.
Ia mengaku sempat dipersulit untuk menangani virus Corona atau Covid-19.
Selain itu, Anies juga mengaku Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pernah melarangnya untuk melaksanakan tes Covid-19 pada Januari 2020 lalu.
Menanggapi hal itu, aktivis nasional yang juga Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule mengatakan, keluhan Anies membuktikan bahwa pemerintah pusat abai dalam mengantisipasi Corona.
“Gubernur @aniesbaswedan kembali kuak perlakuan pemerintah pusat. Bagaimana pusat tak sigap, bahkan terkesan abai dgn adanya virus corona sejak awal,” kata Iwan melalui akun Twitternya, Sabtu (9/5/2020).
“Pantas saat itu pernyataan pemerintah pusat bengkok2. Dan tak diluruskan pula sama istana. Iya gak sih?,” tambah Iwan.
Sebelumnya Anies Baswedan membeberkan penanganan Covid-19 di DKI Jakarte kepada media asing, Sydney Morning Herald dan The Ages.
Anies mengaku sempat dipersulit pemerinah pusat. Ia sempat dilarang melakukan tes Covid-19.
Dikatakan Anies, pada 6 Januari setelah mendengar kasus pertama virus corona di Wuhan, pihaknya sudah mengadakan rapat dengan seluruh rumah sakit di Jakarta dan menyediakan nomor hotline di 190 rumah sakit di Jakarta.
“Dan ketika jumlahnya terus bertambah, saat itu kami tidak diizinkan untuk melaksanakan tes. Jadi, ketika ada kasus baru, kami mengirim sampel ke laboratorium nasional,” kata Anies dalam wawancara itu.
Anies merasa heran lantaran sampel yang dikirim ke laboratorium nasional semuanya negatif.
“Pada akhir Februari, kami bertanya-tanya, kenapa seluruh hasil tesnya negatif,” kata Anies.
Anies kemudian memutuskan untuk menyampaikan kepada publik dan mengatakan bahwa pihaknya telah memantau sejumlah kasus tersebut.
Namun, saat itu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyangkal ucapan Anies.
Padahal, sepanjang Januari hingga Februari, Menteri Terawan berulang kali menyangkal bahwa Indonesia memiliki kasus virus corona, meskipun banyak bukti yang bertentangan.
Sementara itu, seiring berjalannya waktu, Presiden Jokowi akhirnya mengakui pemerintah menahan informasi terkait virus corona untuk menghindari kepanikan di tengah masyarakat.
Anies juga menyatakan frustrasi dengan sikap pemerintah pusat, terlebih dengan Menkes Terawan karena masalah transparansi data.
“Dari sisi kami, transparan dan memberitahu masyarakat apa yang harus dilakukan untuk memberikan rasa aman. Tetapi, Kementerian Kesehatan merasakan sebaliknya, bahwa transparansi akan membuat panik,” jelas Anies.
Anies juga menyebut jika Presiden Jokowi seharusnya melarang mudik lebih cepat.
Pasalnya, menurut perhitungan Anies, ada sekitar 1,6 juta orang yang telah meninggalkan Jakarta.
Selain itu, untuk mencegah gelombang kedua virus corona di Jakarta, Anies menegaskan akan melarang orang-orang yang telah mudik kembali ke Jakarta.
Kebijakan Anies ini pun sempat dikritisi oleh sejumlah politisi karena dianggap berlebihan.
Namun Anies menyatakan tidak khawatir dengan kritikan itu.
“Saya tidak khawatir tentang apa yang dikatakan media sosial tentang kebijakan kami,” ujar Anies.
“Saya lebih khawatir tentang apa yang akan ditulis sejarawan di masa depan tentang kebijakan kami,” tandas Anies.
Sumber: p
