INDONESIAKININEWS.COM - Sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI) menggelar aksi menolak R...
INDONESIAKININEWS.COM - Sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI) menggelar aksi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP), di depan Gedung MPR/DPR, Rabu (24/6).
Mereka menolak RUU karena sejumlah Ormas Islam menganggap RUU HIP membuka peluang ideologi komunis kembali berkembang karena tidak TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang Pembubaran PKI tak dicantumkan dalam draf RUU itu.
Namun, dalam aksi penolakan RUU HIP itu, tidak semua peserta demo paham soal tuntutan itu, terutama peserta demo yang berusia remaja.
Reyhan (15), seorang peserta demo yang datang bersama puluhan rekannya dari Curug, Kabupaten Tangerang, mengetahui informasi demo itu dari poster yang tersebar di media sosial. Dari poster itu, mereka kemudian beramai-ramai menumpang kendaraan menuju ke Jakarta.
"Enggak tahu demo apa, lupa baca tadi. Juga enggak tahu apa. Datang karena niat saja," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/6).
Peserta lainnya, Ikhwan (14) yang berasal dari Bogor, juga mengungkapkan hal serupa. Ia hanya mengikuti ajakan teman-temannya untuk datang ke Jakarta hari ini.
"Numpang tadi. Tadi baca-baca demo ini RUU HIP batalkan, tapi enggak tahu itu apa," ucap dia.
Begitu juga Fadil (14) peserta demo lainnya, saat ditanya oleh CNNIndonesia.com mengenai tujuan demo dan tuntutan pada hari ini, ia hanya menggeleng. Ketika ditanya soal isu kebangkitan Komunisme, ia juga hanya menggeleng.
"Ada di grup posternya. Ikut aja," ucap dia.
Berbeda dengan tiga remaja tersebut, peserta demo lainnya, Darus (39) mengatakan ada indikasi kebangkitan PKI di dalam RUU HIP karena tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme.
"Ada TAP MPRS yang tidak dimasukkan. Saya awam, tapi saya tahu itu tidak dimasukkan. Itu indikasinya," ujar dia.
Dari pantauan CNNIndonesia.com pada aksi hari ini, orator berulang kali menyinggung soal kebangkitan PKI dan Komunisme. Orator meminta massa untuk melawan hal itu.
"Sekarang tiba-tiba tahun 2020, mereka maju dengan RUU HIP. Siap lawan PKI, takbir," kata salah seorang orator.
Selain itu, massa pengunjuk rasa di depan gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta juga mendesak MPR menggelar sidang istimewa
Koordinator Lapangan aksi, Edy Mulyadi, dalam orasinya, ia menilai Presiden Joko Widodo bersalah karena telah memberi peluang pengesahan RUU HIP.
"Gelar sidang istimewa," ujar Edy diiringi teriakan massa aksi di depan Gedung MPR/DPR, Rabu (24/6)
Lebih lanjut, ia juga menyinggung visi misi partai pengusung Jokowi, PDIP yang menurut dia memiliki visi misi yang selaras dengan isi dari RUU HIP untuk menghapus atau mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Eka Sila.
Selain itu, dia juga menyebutkan, visi partai Banteng itu lebih menganut Pancasila yang disetujui pada 1 Juni 1945.
"Pancasila-nya bukan 18 Agustus. Pancasila nya 1 Juni. Catat baik-baik," kata dia dalam orasinya.
Lebih lanjut, Edy juga menilai Trisila merupakan perwujudan lain dari konsep Nasionalis, Agama, dan Komunis yang diusung Bung Karno. Sedangkan Eka Sila merupakan perwujudan lain dari Neo Komunisme.
Dia menuntut partai pengusung wacana pengesahan RUU HIP untuk segera dibubarkan, dan meminta aparat kepolisian segera menangkap para inisiator RUU HIP.
"Bubarkan. Bubarkan siapa? Partai apa?" Kata dia yang lalu dijawab peserta aksi dengan menyebut PDI-P.
S. CNN Indonesia
