INDONESIAKININEWS.COM - Waketum Gerindra Arief Poyuono terancam sanksi dari Majelis Kehormatan DPP Gerindra lantaran pernyataannya soa...
INDONESIAKININEWS.COM - Waketum Gerindra Arief Poyuono terancam sanksi dari Majelis Kehormatan DPP Gerindra lantaran pernyataannya soal 'PKI dimainkan kadrun'.
Poyuono tetap pada pendiriannya bahwa isu kebangkitan PKI hoax dan dibuat kadrun.
Perihal sanksi untuk Poyuono itu disampaikan juru bicara Gerindra Habiburokhman di Twitter.
Sanksi itu tengah diproses internal Majelis Kehormatan DPP Gerindra. Poyuono tetap merasa benar dengan pernyataannya.
"Kadrun itu siapa? Saya tanya dulu kan. Kadrun-kadrun itu istilah, nggak ada orang yang mau disebut kadrun. Memang si Habib (Habiburokhman) mau saya sebut kadrun? Memang Gerindra kadrun? Kan bukan," kata Poyuono saat dimintai tanggapan, Rabu (17/6/2020).
"Saya akan tetap pada statement saya bahwa PKI itu cuma hoax dan yang buat saya sebut kadrun. Kenapa? PKI itu partai terlarang kan? Ideologi terlarang kan. Ada nggak yang udah ditangkap polisi? Tunjukkan di mana orang-orang PKI itu," imbuh Poyuono.
Poyuono menilai isu bangkitnya PKI diembuskan cuma untuk mengacaukan negara.
Dia menegaskan pemerintah saat ini juga menentang PKI.
"Pak Joko Widodo bukan PKI, Pak Joko Widodo lawannya PKI," tegas Poyuono.
Poyuono mengaku heran jika dia sampai diberi sanksi Gerindra gara-gara pernyataan 'PKI dimainkan kadrun'.
Dia merasa tidak merugikan Gerindra.
"Sanksi apa? Teguran apa? Memang salah saya apa, saya nggak nyolong, saya tidak merugikan Gerindra, saya nggak nyolong duit partai," ucap Poyuono.
Habiburokhman menyatakan pernyataan Poyuono tak bisa diatribuskan sebagai pernyataan Gerindra.
Habiburokhman menyebut Poyuono tak bisa mengatasnamakan Gerindra.
Poyuono menyinggung kadrun membuat isu PKI dalam wawancara yang tayang di YouTube.
Poyuono berbicara sebagai narasumber.
"Sebagai jubir Gerindra saya tegaskan bahwa statement Arief Poyuono tidak ada kaitannya dengan Gerindra. Sudah lama beliau tidak diperkenankan mengatasnamakan Gerindra," kata anggota Komisi III DPR itu.
Sumber: detik
