INDONESIAKININEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Kor...
INDONESIAKININEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang telah memvonis eks Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi tujuh tahun penjara terkait kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, upaya banding itu dilakukan lantaran vonis yang dijatuhkan kepada Imam Nahrawi dianggap lebih ringan dari tuntutan 10 tahun penjara yang sebelumnya diberikan jaksa penuntut umum.
Selain hukuma pidana, KPK juga menyoal denda uang denda Rp 400 juta dengan ketentuan tidak dibayar pidana kurungan tiga bulan yang diberikan hakim kepada terdakwa Imam Nahrawi.
"Alasan banding antara lain karena putusan belum memenuhi rasa keadilan. Di samping itu juga dalam hal mengenai adanya selisih jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa,” kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (2/7/2020).
Ali menambahkan, nantinya Tim Jaksa KPK akan menjelaskan alasan lain dalam memori banding yang tengah disusun dan segera diserahkan ke Pengadilan Tinggi Jakarta melalui PN Jakarta Pusat.
"KPK berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta akan mengabulkan permohonan banding JPU KPK,” kata dia.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah memvonis tujuh tahun penjara kepada Imam Nahrawi lantaran dianggap terbukti bersalah terkait kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI.
Imam terbukti menerima suap selama menjadi Menpora mencapai total Rp 11.5 Miliar. Sedangkan gratifikasi Imam mencapai Rp8,3 miliar. Uang itu juga ditujukan untuk kepentingan dirinya sendiri.
Majelis Hakim juga memberikan pidana tambahan kepada Imam berupa membayar uang pengganti dengan total nilai Rp18.154.237.882.
Selain mendapatkan vonis pidana, Imam mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama empat tahun.
"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Imam Nahrawi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun, dihitung setelah terdakwa selesai jalani pidana pokok," kata Ketua Majelis Hakim Rosminah dalam pembacaan putusan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2020).
S. Suara
