foto: strategis INDONESIAKININEWS.COM - Aktivis hak asasi manusia (HAM), Natalius Pigai meminta pemerintah untuk bekerja lebih serius...
 |
| foto: strategis |
INDONESIAKININEWS.COM - Aktivis hak asasi manusia (HAM), Natalius Pigai meminta pemerintah untuk bekerja lebih serius lagi menangani pandemi Covid-18.
Terlebih jumlah kasus positif dan kematian masih tinggi.
“Saya mengikuti gerak-gerik pemerintah hari demi hari. Sejak Mei setelah Hari Raya Idul Fitri, Presiden, para menteri masa bodoh alias tidak mau dengar tv, tidak mau baca koran, tidak mau degar rakyat, alias pembiaran,” ujarnya, Selasa (4/8/2020).
Tak hanya itu, putra Papua ini juga menilai kebijakan pusat dan daerah kadang tak selaras. Hal itu terlihat dari kepala daerah yang berjalan sendiri-sendiri. Ditambah, serapan dana Covid-19 baru 13 persen (sekarang 20 persen).
Natalius Pigai menyebutkan terkait minimnya serapan anggaran tersebut, Presiden Joko Widodo pun pura-pura mengamuk dan mengancam melakukan reshuffle kabinet.
Menurut mantan komisioner Komnas HAM ini, kematian akibat pembiaran adalah salah satu unsur utama pelanggaran HAM, yaitu human rights abused by omission.
Rakyat sebagai pemegang hak (rights holder) berhak menuntut kompensasi kepada Presiden Jokowi dan kabinetnya. Hal ini penting agar pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap tugas yang diemban,” ucapnya.
“Dan, kalau tidak sanggup urus negara, sebaiknya Jokowi dan kabinetnya mundur,” tegasnya Natalius Pigai menambahkan.
Diketahui, angka kematian karena virus corona baru atau Covid-19 di Indonesia lebih tinggi 0,8 persen dari kematian global.
Sumber: kabarpolitik
