foto: suaraislam INDONESIAKININEWS.COM - Anwar Abbas menolak program dai dan penceramah bersertifikat yang akan dilaksanakan Kementeri...
 |
| foto: suaraislam |
INDONESIAKININEWS.COM - Anwar Abbas menolak program dai dan penceramah bersertifikat yang akan dilaksanakan Kementerian Agama (Kemenag).
Program ini rencananya turut melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Anwar Abbas menyatakan penolakannya bukan tanpa sebab. Ia tak sependapat dengan sikap dan cara pandang Menteri Agama Fachrul Razi yang dinilainya selalu menyinggung radikalisme.
Menurut dia, ujung dari pandangan Menag itu justru menyudutkan umat Islam.
"Melihat sikap dan cara pandang Menteri Agama yang selalu bicara tentang radikalisme yang ujung2nya selalu mendiskreditkan dan menyudutkan umat islam dan para dainya, maka saya Anwar Abbas secara pribadi yang juga kebetulan adalah Sekjen MUI dengan ini menolak dengan tegas dan keras program dai dan penceramah bersertifikat yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama," kata Anwar Abbas kepada wartawan, Sabtu (5/9).
Bahkan Anwar Abbas mengaku siap mundur dari jabatannya bila kemudian MUI secara institusi tetap bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam program dai dan penceramah bersertifikat.
"Bila hal ini terus dilaksanakan dan teman-teman saya di MUI menerimanya, maka begitu program tersebut diterima oleh MUI, maka ketika itu juga saya, Anwar Abbas, tanpa kompromi menyatakan diri mundur sebagai Sekjen MUI," tegas dia.
"Demikian pernyataan sikap saya ini saya sampaikan sebagai pertanggung jawaban saya kepada Allah SWT dan kepada umat Islam di Indonesia untuk diketahui," imbuhnya.
Surat Terbuka untuk Menag Fachrul Razi
Anwar Abbas selaku pemerhati masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan, memang sempat mengeluarkan surat terbuka untuk Menag Fachrul Razi.
Surat terbuka terkait dengan pernyataan Fachrul Razi yang dinilai selalu menyinggung radikalisme.
Berikut surat terbuka Anwar Abbas untuk Menag Fachrul Razi:
BICARALAH TUNTAS DAN LUGAS.
Menteri agama kalau berbicara ujung-ujungnya radikalisme. Dan yang kena ujung-ujungnya umat Islam.
Kita memang tidak setuju dengan radikalisme karena ujung-ujungnya tidak mengenakkan bagi banyak pihak terutama pihak tertentu.
Tetapi mestinya menteri agama juga mempersoalkan kenapa muncul radikalisme? Kalau menurut menteri agama tentu karena kurikulum dan buku-buku ajar yang ada memuat hal tersebut, atau karena banyak dai yang berpikiran demikian.
Oleh karena itu, solusinya bagi beliau ganti atau sempurnakan bukunya serta jangan lagi menghadirkan dai-dai dan penceramah yang bicaranya suka mengkritik rezim.
Apa yang dikritik oleh dai-dai dan penceramah-penceramah tersebut?
Yaitu adanya ketidakadilan dan diskriminasi serta tidak tegaknya hukum di negeri ini. Hukum di negeri ini tajam ke bawah tumpul ke atas. Juga banyak UU dan kebijakan yang dijadikan dasar oleh para pejabat untuk mencari rente dan berkolusi dengan para pemilik kapital untuk meraup keuntungan bagi dirinya dan kelompoknya sehingga kita lihat banyak sekali rakyat yang menjerit kesakitan karena perlakuan pihak aparat yang melakukan KDKM atau kekerasan dalam kehidupan masyarakat.
Kalau ada yang melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga apakah itu suami atau isteri maka mereka bisa ditangkap. Itu jelas bagus. Tapi, kalau ada pejabat dan atau aparat serta pengusaha atau pemilik kapital yang melakukan kekerasan dalam kehidupan masyarakat apakah bentuknya berupa lisan atau fisik siapa yang menindak? Nyaris tidak ada yang menindak bahkan kita melihat orang-orang yang telah melakukan tindak kekerasan tersebut tetap saja bebas dan duduk dengan pongahnya di singgasananya masing-masing dengan wajah tanpa merasa berdosa. Lalu para dai berteriak membela hak-hak rakyat yang tertindas tersebut. Mereka dianggap dan dicap sebagai provokator dan radikal. Benarkah ini?
Kalau dilihat secara luas dan jernih, ya tidak benar. Oleh karena itu, kalau kita bicara radikalisme jangan hanya diujung atau di muaranya saja tapi cari penyebabnya sampai ke hulunya. Kita akan menemukan inti masalahnya, yaitu adanya ketidakadilan diskriminasi dan lain-lain sifat tercela. Oleh karena itu, kalau menteri agama mau memberantas radikalisme secara serius maka jangan hanya bicara di muaranya saja tapi menteri agama harus bicara secara komprehensif dan totalitas lalu membuat program untuk menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi yang ada di negeri ini sampai ke akar-akarnya. Kalau akar dari radikalisme itu tidak bisa kita hilangkan maka radikalisme yang tidak kita sukai itu tetap akan muncul sehingga dia menjadi pekerjaan yang sia-sia yang menghabiskan waktu, dana dan tenaga karena dia menjadi pekerjaan yang tidak pernah usai. Dan kita jelas tidak mau itu.
Oleh karena itu, kita mengimbau menteri agama agar mulai berani bicara tidak hanya tentang radikalisme, saja tapi juga bicara tentang penyebab-penyebabnya di mana sumbunya adalah karena banyaknya praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi serta perbuatan-perbuatan tidak terpuji lainnya yang harus kita setop dan hentikan. Ini perlu kita lakukan agar negeri ini bisa menjadi negeri yang maju adil dan makmur di mana rakyatnya hidup dengan aman tentram damai dan bahagia. Bukankah itu yang menjadi tujuan kita bersama dalam bernegara?
Sumber: kumparan
