INDONESIAKININEWS.COM - Rocky Gerung mempertanyakan alasan PDIP yang justru memberikan pembelaan kepada Puan Maharani soal tudingan kepada ...
Hal itu diungkapkan dalam tayangan Youtube pribadinya, Rocky Gerung Official, Sabtu (5/9/2020).
Dalam kesempatan itu, Rocky Gerung menegaskan bahwa dalam hal ini tidak bertujuan untuk mencari siapa yang benar dan salah.
Oleh karenanya, tidak seharusnya PDIP justru memberikan pembelaan dan menganggap Puan tidak bersalah.
Menurut Rocky Gerung yang dibutuhkan adalah bagaimana langkah PDIP untuk bisa meredam situasi yang terjadi akibat pernyataan yang dilontarkan oleh Puan.
"Yang saya kira justru konyol adalah PDIP kemudian berbaris tegak untuk membela Puan," ujar Rocky Gerung.
"Padahal ini bukan soal bela-membela, ini soal rasa batin manusia Padang," tegasnya.
"Dan itu enggak bisa dibela dengan pernyataan, itu musti dengan kerelaan untuk mengakui lalu cari cara untuk berdamai," jelas Rocky Gerung.
Sementara itu menanggapi sikap dari masyarakat Minang yang diwakili oleh anak-anak mudanya dengan membawa ke ranah hukum, menurut Rocky Gerung ada maksud tertentu.
Dikatakannya selain memang untuk mencari keadilan tetapi juga kemungkinan untuk menguji kualitas dari Undang-undang ITE.
Yakni apakah memang Undang-undang tersebut mempan untuk menjerat para penguasa itu sendiri.
"Tapi kalau perdamaian itu hendak diselesaikan secara hukum juga itu masuk akal," katanya.
"Karena anak-anak muda Minang sebetulnya mau menguji apakah Undang-udang ITE itu berlaku imparsial, ternyata polisi menolak kan itu dianggap sebagai delik pers," ungkap Rocky Gerung.
"Akhirnya bertumbuh lagi kecurigaan kenapa kalau soal paket kekuasaan kita dianggap kurang memenuhi unsur delik, sehingga ditolak oleh Bareskrim," lanjutnya.
Namun setelah laporan tersebut sudah ditolak, Rocky Gerung menyakini bahwa sikap dari kepolisian memberikan atau menambah keyakinan soal kondisi hukum di Tanah Air.
Maka dari itu, tidak bisa dipungkiri ketika banyak isu-isu miring yang kemudian ditujukkan kepada pemerintah, di antaranya menjadi objek pengecualian sasaran hukum.
"Lalu dihubungkan lagi pengetahuan publik bahwa polisi memang favoritisme kalau urusan kaum radikal yang dituduh radikal langsung diproses," kata Rocky Gerung.
"Kalau kekuasaan yang lakukan kesalahan tidak. Jadi bertumbuh terus isu semacam itu," pungkasnya.
S. Tribunnews
