Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto meninjau lokasi atau area yang akan dijadikan sebagai pangkalan TNI di Papua Barat (dok. Puspen TNI) I...
 |
| Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto meninjau lokasi atau area yang akan dijadikan sebagai pangkalan TNI di Papua Barat (dok. Puspen TNI) |
INDONESIAKININEWS.COM - Sosial media WhatsApp Group Minggu pagi (25/10/2020) diramaikan dengan beredarnya potongan video berisi pernyataan seorang tokoh Papua yang menyebut dirinya sebagai Presiden Negara Federal Papua Barat.
Pernyataan pria bernama Forkorus Yaboisembut itu disampaikan dalam sebuah wawancara dengan reporter paraparatv.id. Wawancara itu berlangsung di Sentani, Papua. Sebelum memulai wawancara, Forkorus dan para pengikutnya berdiri sambil menyanyikan lagu nasional Negara Federasi Papua Barat.
Sepanjang wawancara dilakukan, Forkorus Yaboisembut duduk diapit dua pria berpakaian mirip seragam militer. Di belakang ketiganya, berdiri belasan laki-laki dengan seragam mirip pakaian militer pula. Dalam narasi pemulanya, reporter paraparatv.id menyatakan bahwa berkumpulnya Forkorus dengan pengikutnya dalam rangka peringatan hari kemerdekaan Negara Papua Barat ke -9.
Peringatan kemerdekaan itu dilakukan secara sederhana di Markas Besar Negara Federal Papua Barat di Kertosari, Sentani Barat, Kabupaten Jayapura pada Senin 19 Oktober 2020. Dalam video itu, Forkorus mengatakan, telah mengirimkan surat dan proposal resmi kepada presiden Jokowi pada 7 Oktober 2020. Menurut dia, dengan telah dikirimnya surat, Jokowi dianggap sudah tahu dengan maksud mereka. Surat itu berisi penjelasan bahwa Papua bukan merupakan bagian dari wilayah NKRI.
"Saya umumkan secara resmi kepada pemerintah Indonesia bahwa dengan adanya proposal lengkap saya kemarin (7 Oktober 2020), berarti Presiden Jokowi sudah tau. NFPB (Negara Federal Papua Barat) merupakan negara merdeka dengan wilayah teritorial yang terpisah dengan Indonesia," katanya dalam video tersebut.
Dia menjelaskan, wilayah NFPB berada di seluruh bekas wilayah Papua Belanda. Sementara, NKRI wilayahnya di bekas Hindia Belanda. Karena merasa telah memberitahukan kepada presiden Jokowi, dia meminta Presiden RI itu untuk melakukan perundingan wilayah kedaulatan masing-masing dalam konteks hubungan antar negara. Sebab, NFPB sudah sesuai dengan asas-asas hukum internasional.
"Kalau Pak Jokowi tidak tahu soal itu, proposal itu lengkap. Panggil semua pakar-pakar hukum, staf ahli hukum untuk bahas itu. Benar atau tidak," katanya.
Dia memastikan, bahwa proposalnya soal bekas koloni Papua Belanda dan Hindia Belanda benar adanya. Karena itu, sebagai Presiden NFPB, dia mendesak Jokowi untuk menarik seluruh pasukan militernya dari seluruh wilayah Papua Belanda ke wilayah Hindia Belanda atau Indonesia.
"Dulu kami tidak berani bicara karena belum ada negara. Sekarang sudah ada negara. Sudah jadi subjek hukum. Makanya saya berani," katanya.
Karena itu, sejak 19 Oktober 2020 bila ada pasukan militer Indonesia yang menembaki warga Papua karena sengketa wilayah kedaulatan, dirinya siap melayangkan gugatan kepada Presiden Jokowi selaku panglima tertinggi NKRI.
"Dia harus perintahkan untuk tarik semua pasukan militernya Polisi dan TNI. Saya tidak akan tuntut Kapolda, Pangdam, Panglima TNI. Saya akan tuntut panglima tertingginya Pak Jokowi" katanya.
Pada bagian akhirnya, dia mengucapkan selamat kepada seluruh warga Papua yang telah merayakan kemerdekaannya sebagai bagian dari NFPB.
s: akurat.co
