INDONESIAKININEWS.COM - TNI diapresiasi Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Hal itu berkaitan dengan penurunan baliho ...
Hal itu berkaitan dengan penurunan baliho Rizieq Shihab di berbagai tempat.
Diketahui baliho yang diturunkan tidak memiliki izin.
"Selain itu IPW mendukung manuver TNI di wilayah sipil di Petamburan atau di sekitar markas FPI pimpinan Rizieq.
IPW menilai pencabutan poster-poster itu seharusnya dilakukan Satpol PP bersama Polri," kata Neta kepada Wartakotalive, Jumat (20/11/2020).
Sebab, katanya, sesuai ketentuan Perda, semua pemasangan spanduk, poster, dan baliho, harus memiliki izin dan tidak boleh dipasang seenaknya.
"Namun Satpol PP dan Polri tidak berani mencabut baliho baliho Rizieq."
"Sebab itu IPW memberi apresiasi kepada Pangdam Jaya yang sudah memerintahkan anggotanya mencabuti baliho Rizieq tersebut," ujar Neta.
(Foto: Aparat TNI mendampingi polisi dan Satpol PP membongkar baliho liar bergambar Rizieq Shibab di Petamburan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). )
Neta berharap jajaran Kodam Jaya segera membersihkan semua baliho Rizieq Shihab tanpa izin itu.
"Begitu juga dengan manuver TNI di wilayah Petamburan, IPW menilai hak ini harus dilakukan TNI untuk mengantisipasi situasi ketahanan negara dan keutuhan NKRI," tuturnya.
Sebab, menurut Neta, Rizieq Shihab sudah beberapa kali bermanuver yang bisa mengganggu keutuhan NKRI.
"Di antaranya jika datang ke Indonesia Rizieq mengatakan akan memimpin revolusi seperti di Iran."
"Kemudian Rizieq memberi ancaman 'memenggal kepala' dan lainnya," papar Neta.
Meskipun itu hanya ancaman kosong, menurut Neta, mengingat massa FPI cenderung radikal dan dari masyarakat bawah, ucapan Rizieq Shihab itu bisa berpotensi memicu kekacauan dan gangguan keamanan serta mengganggu keutuhan NKRI.
"Ucapan dan ancaman Rizieq itu makin riuh tatkala poster dan baliho Rizieq terlihat di mana-mana dan tanpa izin."
"Sehingga terkesan Rizieq dan orang orangnya seakan tidak tersentuh hukum," paparnya.
Ironisnya, menurut Neta, dalam situasi ini jajaran kepolisian hanya berdiam diri.
(Foto: Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengaku geram dan desak FPI dibubarkan.)
Manuver Rizieq Shihab yang melakukan kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19, dibiarkan begitu saja oleh pihak kepolisian.
"Akibatnya Rizieq bebas bermanuver mulai dari saat tiba di bandara Soetta, di rumahnya di Petamburan, dan di puncak Bogor."
"Bebasnya Rizieq bermanuver seakan menggambarkan tidak adanya aparatur negara yang berani menghadapi Ketum FPI itu," ucap Neta.
Negara, kata Neta, sepertinya kalah dan tak berdaya menghadapi manuver Rizieq Shihab.
"Dalam situasi ini sangat wajar jika TNI turun tangan mengambil alih pengendalian situasi."
"Dengan melakukan manuver di sekitar wilayah Petamburan dan memerintahkan anggotanya mencabuti baliho Rizieq."
"Semua ini dilakukan TNI demi keutuhan NKRI dari ancaman dan manuver Rizieq maupun FPI."
"Manuver TNI di sekitar Petamburan dan pencabutan baliho Rizieq ini, sekaligus menunjukkan bawah negara tidak boleh kalah pada pihak-pihak yang bermanuver ingin mengacaukan atau merusak keutuhan NKRI," bebernya.
Viral Video
Sebelumnya, video pria berseragam loreng menurunkan baliho Rizieq Shihab, beredar viral.
Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman memastikan hal itu merupakan perintahnya.
Pernyataan itu disampaikan Dudung usai gelar apel kesiapan Pilkada serentak tahun 2020, dan penanggulangan banjir di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Dudung membenarkan informasi pencopotan baliho tersebut saat ditanyai wartawan.
"Terkait video anggota berbaju loreng turunkan baliho, itu perintah saya."
"Karena beberapa kali Pol PP menurunkan baliho itu tapi kembali dinaikkan lagi," tegas Dudung kepada perwarta, saat dikonfirmasi terkait video viral tersebut.
Dudung menjelaskan, dalam kesatuan TNI di wilayah Jayakarta, memang kerap ada patroli yang digelar oleh pasukan darat, laut, dan udara. Mereka tergabung dalam Dankorgatap.
Patroli tersebut bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah Jadetabek.
Dudung menegaskan, penindakan keamanan tersebut tidak pandang bulu.
Terlebih, aturan pemasangan baliho sudah tertera dalam aturan Gubernur dan pemerintah daerah.
"Ini negara hukum, jadi harus taat hukum."
"Kalau pasang baliho ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah disediakan," ujar Dudung.
Sehingga, Dudung mengingatkan tidak boleh ada pihak-pihak yang sewenang-wenang dan melanggar aturan.
Dudung mengimbau agar organisasi-organisasi yang tidak taat dengan hukum, membubarkan diri.
"Kalau perlu FPI bubarkan saja itu kalau coba-coba dengan TNI," tegas Dudung.
Ia juga mengingatkan FPI agar tidak lagi memasang baliho-baliho yang mengajak revolusi.
Jika masih ditemukan baliho-baliho seperti itu, pihak TNI tidak akan segan-segan mencopot baliho-baliho tersebut.
"Saya tidak akan segan-segan tindak keras yang coba ganggu persatuan dan kesatuan di wilayah Jayakarta ini," papar Dudung.
Menurut Dudung, FPI tidak dapat disebut mewakili umat Islam secara seluruhnya.
Sebab, masih banyak Umat Islam yang mencintai perkataan yang baik dan bertingkah baik.
Rizieq Shihab Istirahat
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab memilih istirahat sejenak.
Hal itu diungkapkan melalui keterangan pers DPP FPI yang ditandatangani Ketua Umum FPI Ahmad Shabri Lubis dan Sekretaris Umum FPI Munarman, Kamis (19/11/2020).
"Bahwa IB HRS saat ini memilih untuk istirahat, jeda sejenak."
"Karena selain cukup lelah akibat melalui perjalanan panjang dan langsung beraktivitas dengan tingkat kepadatan tinggi."
"Serta setelah melihat antusiasme umat sejak tanggal 10 November saat kedatangan hingga 14 November pada acara Maulud Nabi SAW di Petamburan."
"Umat begitu antusias pada setiap kegiatan yang akan berdampak pada penumpukan massa," tulis pernyataan pers tersebut.
Untuk sementara, Rizieq Shihab tidak akan melakukan kegiatan dalam jumlah massa yang besar.
Hal itu disebut sebagai wujud menjalani pola hidup sehat.
"Sehingga, sebagai wujud komitmen IB HRS dalam mengajak umat untuk menciptakan pola hidup sehat di masyarakat."
"Maka untuk sementara IB HRS memilih tidak melakukan kegiatan yang akan berdampak pada penumpukan massa hingga situasi kembali normal," papar isi pernyataan FPI itu.
Pihak FPI juga meminta maaf kepada para pihak yang mengajukan undangan kepada Rizieq Shihab, lantaran tidak bisa memenuhi undangan yang diberikan.
"Kepada segenap elemen masyarakat di seluruh Indonesia yang telah mengajukan undangan kepada IB HRS untuk menghadiri acaranya, maka kami mohon maaf yang sebesarnya."
"Karena IB HRS saat ini belum dapat memenuhi undangan tersebut."
"Hingga nanti IB HRS memutuskan dapat beraktivitas secara normal kembali," lanjut rilis pers FPI tersebut
S: Tribunnews
