INDONESIAKININEWS.COM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut korupsi merupakan risiko dari pembangunan. Menurutnya, dengan adanya korupsi men...
Menurutnya, dengan adanya korupsi menunjukkan bahwa pembangunan di suatu negara berjalan.
Meski ia juga tak membenarkan langkah korupsi itu.
"Mana yang kita pilih? Tidak ada korupsi, tidak ada pembangunan atau sedikit korupsi ada pembangunan.
Di beberapa negara berkembang, korupsi itu justru jadi 'oli' pembangunan," kata Fadli dalam diskusi bertajuk 'Duh KPK' di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).
Fadli menyebut dalam masa pemerintahan orde baru dana non budgeter yang digunakan oleh pejabat bukan merupakan tindak pidana korupsi.
Namun saat ini penggunaan dana semacam itu dianggap korupsi.
"Dulu ada dana non budgeter tapi ada pembangunan. Untuk pembangunan jalan dan sebagainya.
Nah sekarang korupsinya banyak tapi tidak ada pembangunan," katanya.
Fadli mengusulkan untuk mengurangi tindak korupsi, pemerintah memang harus mengubah sistem.
Sistem yang dibuat harus benar-benar menutup celah korupsi dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi.
"Misalnya kalau orang mau buat paspor. Kalau kita suap, itu korupsi. Harusnya ada sistem, misalnya kalau mau fast track lebih mahal," ujarnya.
Demikian juga untuk tilang kendaraan yang melanggar lalu lintas.
Membayar polisi di tempat saat terkena tilang adalah pelanggaran hukum, maka seharusnya menurut Fadli ada sistem yang memudahkan warga sehingga menutup celah korupsi.
"Nyogok polisi kan sudah sangat sering terjadi. Jadi sistemnya harus diubah," tutupnya.
S: detikNews
