INDONESIAKININEWS.COM - Mantan bupati Purwakarta yang juga anggota DPR RI, Dedi Mulyadi menantang Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta itu ...
INDONESIAKININEWS.COM - Mantan bupati Purwakarta yang juga anggota DPR RI, Dedi Mulyadi menantang Anies Baswedan.
Gubernur DKI Jakarta itu ditantang mengeluarkan uang Rp 1 triliun untuk pencegahan banjir di Jakarta.
Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk reboisasi di kawasan Bogor dan sekitarnya
Dedi Mulyadi menjelaskan kawasan hutan di wilayah Bogor sangat terkait dengan keberlangsungan Jakarta.
Penipisan hutan yang terjadi saat ini bakal berdampak ke Jakarta jika tak dicegah sejak dini.
Karena itu reboisasi tersebut penting demi mencegah banjir yang ujung-ujungnya merugikan warga Jakarta.
Dedi menjelaskan, banjir di kawasan Gunung Mas, kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, itu karena salah satunya akibat hutan menipis.
Ia menjelaskan, hutan di Gunung Mas itu tinggal 5 persen.
Sementara di undang-undang lama, hutan pada sebuah wilayah minimal 30 persen.
Lalu di undang-undang baru ia berharap luas hutan sebuah wilayah naik menjadi 40 persen.
Dedi mengatakan, hutan di Bogor sangat berpengaruh terhadap DKI.
Jika hutan di Bogor dan sekitarnya rusak, maka warga Jakarta yang dirugikan.
Hutan-hutan di daerah sekitar Bogor seperti Cianjur, Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupatan Bandung, pun sangat berpengaruh terhadap Jakarta.
"Jika aliran dari Sungai Citarum tak terkendali, yang kena musibah Jakarta. Kalau Jatiluhur jebol, dalam 15 menit Jakarta tenggelam," kata Dedi kepada Kompas.com, Kamis (21/1/2020).
Hutan Abadi
Dedi mengaku ketika dirinya masih menjabat bupati Purwakarta, pernah bertemu Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengusulkan proposal agar Pemprov DKI berinvestasi dalam hutan abadi.
Ia menawarkan agar DKI membeli pohon-pohon di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Citraum dan Cimanuk yang pada akhirnya mengalir ke Jakarta.
Bahkan staf Ahok waktu itu pernah datang ke Purwakarta untuk riset.
Namun sejak kunjungan riset dan hingga kini belum ada tindak lanjut.
Kini, Dedi menawarkan kembali ke Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membuat anggaran 2021 minimal Rp 1 triliun untuk reboisasi hutan negara di daerah-daerah penyangga Jakarta, terutama di kawasan sepanjang daerah aliran sungai.
Jika pohon-pohon di DAS itu milik masyarakat, maka Pemptov DKI bisa membelinya untuk dijadikan pohon abadi.
"Jadi Pemprov DKI itu nanti jadi ibu kota. Karena ibu, dia sayang pada anak-anak kotanya. Toh misalnya, kalaupun Rp 1 triliun atau Rp 2 triliun dikeluarkan untuk reboisasi hutan dan itu dikerjakan oleh DKI, karena uang di Jakarta pun uang dari daerah," kata Dedi.
Dedi mencontohkan, perusahaan membayar pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan NPWP dan rata-rata kantor mereka berada di Jakarta.
Artinya, pajak itu mengalir ke Jakarta meski pabriknya berada di daerah lain seperti Purwakarta, Bekasi dan sekitarnya.
"Jadi Jakarta itu mendapat bagi hasil yang keringatnya atau rasa susah dan pencemarannya terjadi di daerah," kata Dedi.
"Saya menantang Gubernur Anies mengeluarkan dana Rp 1 triliun untuk penghijauan kawasan hutan di Bogor dan daerah sekitarnya. Misalnya, DAS Citarum banyak pohon milik rakyat di atas tanah negara. Ketika gede ya ditebang. Sayang kalau ditebang, bagaimana kalau dibeli Pemprov DKI untuk pohon abadi," katanya.
Sementara warga yang biasa menebang pohon milik mereka karena membutuhkan uang, bisa beralih profesi menjadi peternak sapi.
Lalu bekerja sama dengan badan usaha milik daerah (BUMD) DKI untuk membeli sapi dari mereka untuk memenuhi kebutuhan daging.
Jakarta Bukan Lagi Kota Termacet di Dunia, Wagub DKI Klaim Berkat Tangan Dingin Anies Baswedan
Jakarta berhasil keluar dari predikat kota termacet di dunia.
Sebelumnya, provinsi yang dipimpin Anies Baswedan ini masuk dalam 5 besar kota termacet dunia.
Namun 2021 ini, Jakarta tak lagi masuk 10 besar kota termacet.
Wagub DKI Ahmad Riza Patria menyebut prestasi ini buah dari terobosan Gubernur DKI Anies Baswedan.
Diketahui, selama pandemi covid-19, Jakarta selalu melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB).
Hal ini diduga berkontribusi mengurangi kemacetan di Ibu Kota Indonesia ini..
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal keberhasilan ibu kota keluar dari daftar 10 besar kota termacet di dunia.
Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil dari terobosan kebijakan yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan dalam bidang transportasi.
"Pak Anies melakukan beberapa terobosan-terobosan dan kebijakan yang alhamdulillah secara perlahan mulai terlihat hasilnya," ucapnya, Kamis (21/1/2021).
Politisi Gerindra ini pun optimis, kemacetan di Jakarta bisa terus berkurang dari tahun ke tahun.
"Mudah-mudahan dalam dua tahun ke depan kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi," ujarnya di Balai Kota.
Untuk diketahui, berdasarkan data dari Tom Tom Traffic Index, tingkat kemacetan di Jakarta berada di angka 36 persen pada 2020 lalu.
Angka ini menempatkan Jakarta berada di urutan 31 dari 416 kota besar di dunia untuk urusan kemacetan.
Ini kali pertama Jakarta bisa keluar dari 10 besar kota termacet di dunia versi perusahaan teknologi penyedia data kemacetan dunia, Tom Tom.
Sebelumnya, pada tahun 2017 Jakarta berada di 4 besar dunia dengan tingkat kemacetan 61 persen.
Kemudian, Jakarta turun peringkat ke posisi pada 2018 dengan tingkat kemacetan 53 persen.
Setahun berselang, tingkat kemacetan Jakarta tetap sama, yaitu 53 persen.
Namun, Jakarta turun peringkat ke posisi 10.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo tak menampik bila berkurangnya tingkat kemacetan di ibu kota ini juga disebabkan oleh adanya pandemi covid-19.
Pasalnya, selama masa pandemi ini Pemprov DKI terus berupaya melakukan pembatasan-pembatasan guna menekan mobilitas warga.
"Kebijakan pengendalian mobilitas dan kegiatan masyarakat yang mengedepankan prinsip penanganan hulu-hilir secara komprehensif memiliki peran sehingga peringkat Jakarta membaik," ucapnya, Rabu (20/1/2021).
Selain itu, kebijakan pemerintah membatasi jam operasional hingga kapasitas angkutan umum disebut Syafrin turut mempengaruhi mobilitas warga.
Dengan semakin turunnya mobilitas warga, maka angka kemacetan di ibu kota juga semakin menurun.
Di hulu pengaturan jam kerja dan ada WFH.
Di sisi hilir ada pembatasan jam operasional angkutan, pembatasan kapasitas angkutan," ujarnya saat dikonfirmasi.
"Kebijakan ini berjalan seiring sekalian sehingga efektif (mengurangi kemacetan)," tambahnya menjelaskan.
S:Tribun Kaltim
