INDONESIAKININEWS.COM - Pegiat Hak Asasi Manusia yang juga tokoh asal tanah Papua, Natalius Pigai menegaskan bahwa menolak untuk divaksin m...
INDONESIAKININEWS.COM - Pegiat Hak Asasi Manusia yang juga tokoh asal tanah Papua, Natalius Pigai menegaskan bahwa menolak untuk divaksin merupakan hak asasi manusia.
Hal itu disampaikan mantan Komisioner Komnas HAM itu dalam akun twitter pribadinya @NataliusPigai2.
Kata dia, hak itu bahkan diatur dalam UU Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Tepatnya kata dia dalam Bab III soal hak dan kewajiban.
"UU KESEHATAN RI NOMOR 36 TAHUN 2009 BAB III, HAK DAN KEWAJIBAN, Bagian Kesatu Hak, Pasal 5 (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. JADI HAK ASASI RAKYAT TOLAK VAKSIN (NP, Aktivis Kemanusiaan)" tegasnya.
Dalam kicauannya tersebut, dia juga menyertakan lampiran undang-undang terset.
Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan ada sanksi pidana bagi masyarakat yang tak mau disuntik vaksin corona. Sebab, vaksinasi covid-19 bersifat wajib.
Edward menyatakan sanksi pidana itu bisa berupa denda hingga penjara, atau bahkan keduanya sekaligus. Hal ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta.
"Jadi ketika vaksin wajib, maka jika ada warga negara tidak mau divaksin bisa kena sanksi pidana. Bisa denda, bisa penjara, bisa juga kedua-duanya," ucap Edward dalam Webinar Nasional: Kajian Hukum, Kewajiban Warga Negara Mengikuti Vaksinasi, Sabtu (9/1).
Namun, hukum pidana ini menjadi sarana paling akhir. Artinya, hal ini dilakukan setelah penegakan hukum yang lain tak berfungsi.
"Artinya sosialisasi dari dokter, tenaga medis, itu penting untuk menciptakan kesadaran masyarakat," kata Edward.
Menurut dia, pemerintah hingga tenaga medis dapat melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi covid-19. Dengan demikian, ada kesadaran dari masyarakat untuk mau divaksinasi.
"Tanpa ada upaya paksa, penegakan hukum dengan konteks pidana itu tidak perlu dilakukan," jelas Edward.
S:sumber
