INDONESIAKININEWS.COM - Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya menekan persebaran virus Covid-19. Selain menerapkan peraturan jarak ...
Selain menerapkan peraturan jarak sosial, pemerintah juga berupaya melakukan vaksinasi bagi masyarakat.
Pemerintah Indonesia bahkan telah memesan tujuh jenis vaksin untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan proses vaksinasi di Indonesia diperkirakan membutuhkan waktu 15 bulan lamanya.
Vaksin Sinovac buatan China menjadi vaksin yang dibagikan pertama kali kepada beberapa pihak.
Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat negara mendapat suntikan vaksin Sinovac pada Rabu, 13 Januari 2021 lalu.
Aksi pemerintah itu pun mendapat dukungan dari banyak pihak. Namun, ada beberapa pihak yang tak setuju dengan vaksinasi tersebut.
Halaman:
Sumber: YouTube
Penolakan muncul lantaran beberapa daerah justru menerapkan sanksi atau denda kepada yang tak mau divaksinasi.
Menanggapi hal tersebut Koordinator Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Natalius Pigai memberikan tanggapan.
Menurut Pigai, vaksinasi merupakan hak warga negara dan bukan suatu kewajiban.
“Vaksinasi itu hak dimana warga negara berhak menentukan,” ujar Pigai kepada Karni Ilyas, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Karni Ilyas Club.
Pigai melihat bahwa situasi saat ini masih normal dan tidak mendesak, dikeluarkannya peraturan yang mewajibkan vaksinasi harusnya tidak perlu.
Natalius Pigai bicara soal vaksinasi.
“Situasi sekarang kan situasi normal, memang ancaman karena virus corona ada, tapi pemerintah tidak ada keputusan resmi, harus ada pernyataan presiden dan diikuti undang-undang resmi, baru bisa mengeluarkan pidana itu,” katanya.
Pigai berharap negara hadir di tengah masyarakat selama pandemi, agar rakyat merasa aman dan bisa dikontrol.
“Prinsip negara mau hadir di tengah ancaman wabah kita setuju, saya setuju, saya termasuk orang yang setuju divaksin,” katanya.
Kendati setuju divaksin, Pigai memilih menjadi orang terakhir yang akan mendapat suntikan vaksin.
“Jumlah penduduk Indonesia ada 276 juta orang, saya yang ke-276 juta yang disuntik vaksin,” ujarnya.
Selain menyoroti soal vaksinasi, Pigai juga menilai penanganan pemerintah terkait pandemi.
Menurut Pigai, kegagalan pemerintah selama menghadapi pandemi adalah tidak bisa memilih juru bicara yang sangat profesional yang bisa menjaga ketenangan warga.
Pigai mengatakan bahwa juru bicara seharusnya bisa menyampaikan persoalan pelik seperti vaksinasi kepada masyarakat dengan bahasa humanis.
“Orang dalam situasi yang aman, nyaman, dan humanis maka itu justru sebelum orang dikasih vaksin, orang sudah sembuh duluan karena tenang,” ujarnya.***
S: Pikiran rakyat
