INDONESIAKININEWS.COM - AHY pansos, tudingan itu disampaikan pegiat media sosial Denny Siregar. Itu karena Agus Harimurti Yudhoyono kirim s...
Istana pun menolak mentah-mentah curhat AHY. Denny Siregar berkomentar pada akun Twitter pribadinya, yang diunggah Jumat (5/2/2021) pukul 17.41 WIB kemarin.
Pada cuitannya tersebut, pria kelahiran Medan 3 Oktober 1973 itu meminta, agar Jokowi agar tidak menanggapi ocehan AHY dan juga Partai Demokrat.
Sebab, saat ini para politisi dari Demokrat tersebut sedang berupaya memancing-mancing agar Jokowi menanggapi hal tersebut. Namun, jika Jokowi menanggapi surat dari AHY, tentunya itu akan dijadikan bahan bagi Demokrat, dan kedepannya nanti untuk modal pansos putra mantan Presiden ke enam.
Pansos artinya, sebuah usaha yang dilakukan untuk mencitrakan diri sebagai orang yang mempunyai status sosial tinggi, dilakukan dengan cara mengunggah foto, tulisan, dan sebagainya di media sosial.
"Udahlah pak @jokowi. Cuekin aja @AgusYudhoyono dan @PDemokrat. Mereka emang mancing-mancing supaya istana kasih pernyataan, biar pansos. Kalo gada nama @jokowi nya, gada yang bicarain. Diemin aja. Entar juga 2024 mereka hilang sendiri," tulis Denny Siregar pada akun cuitannya di Twitter, dikutip Suarabogor.id, Sabtu (6/2/2021).
Cuitan Denny Siregar pun mendapatkan reaksi yang mengcengangkan kaum netizen.
"@PDemokrat sangat maksa igin pernyataan pak Jokowi tuk di jadikan bahan gorengan, kalau pak @jokowi beri pernyataan seakan benar adanya tuduhan itu, padahal @AgusYudhoyono hanya ingin mencari dukungan, seakan-akan didzolimi...anak babe lagi pingin permen," tulis akun dengan nama @JAYA_NEGERIKU.
Pun juga, ada banyak cuitan yang menganggap bahwa Denny Siregar dianggap buzzernya Jokowi.
Cuitan Denny Siregar pun mendapatkan reaksi yang mengcengangkan kaum netizen.
"Ciye buzzerRp bentar lagi lu ditendang bareng kk pembina lu itu kasian," tulis akun dengan nama @Roydarmansyah90.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengaku khawatir lantaran Partai Demokrat terancam tak bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang jika isu kudeta benar-benar terjadi.
Menurutnya, kudeta posisi ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono hanya akan menimbulkan dualisme internal partai. Jika hal tersebut terjadi, maka dianggap tak sah oleh negara.
"Jika skenario buruk itu terjadi, Partai Demokrat tentu tak lagi bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang," kata Riefky dalam keterangannya, Sabtu (6/2/2021).
Riefky mengatakan, keluarga besar Partai Demokrat akan bersedih jika gerakan pengambilan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) berhasil menobatkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum baru.
Menurutnya, jika kongres luar biasa tetap digelar maka akan melanggar AD/ART partai.
"Tidak mendapatkan persetujuan Majelis Tinggi Partai, dihadiri oleh mereka yang bukan pemegang suara yang sah, namun kemudian hasilnya dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkumham, atau diresmikan oleh negara, tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli," tuturnya.
Lebih lanjut, Riefky menyatakan, partainya di bawah kepemimpinan AHY ingin berjalan dengan baik-baik tanpa adanya konflik. Semua harus sejalan dengan tatanan demokrasi.
"Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini, sesuai dengan Konstitusi, Hak Politik, Tatanan Demokrasi dan Sistem yang berlaku," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, meski telah mendapatkan informasi terkait keterlibatan pejabat dan menteri dalam gerakan take over tersebut, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
s: suara.com
