INDONESIAKININEWS.COM - Wali Kota Pariaman, Genius Umar tetap kukuh menolak menolak melaksanakan SKB 3 menteri terkait pakaian seragam di s...
INDONESIAKININEWS.COM - Wali Kota Pariaman, Genius Umar tetap kukuh menolak menolak melaksanakan SKB 3 menteri terkait pakaian seragam di sekolah. Hal itu langsung menjadi sorotan warganet.
Di akun FB Mak Lambe Turah, Minggu (21/2/21) sejumlah netizen mengomentari sikap Walkot Pariaman.
MLT: "Morning gaisss. Lanjutan kekinian... Yahh kirain udah kelar wkwkwkk."
Eka Nurhayati: "Pecatt aja udahh."Umay Hapsari: "Digaji pk uang negara - ikut aturan negara lah."
Sie Git: "Tenang...saja... Dia lgi cari panggung biar viral dan dapat simpati......biar bsa jdi modal naik gubernur.... Nnti dia juga ngikut klu udah mau di pecat... Sapa yg mau ninggalin kursi walkot yg empuk... Itulah kaum kadruun...."
Mbah Bey Sidoningrat: "Mentri kan pembantu presiden, jadi klau nolak mentri = menolak presiden, sdangkan dia kan bawahan pemerintahan. Jadi dia termasuk pembangkang??"
Eko Setiawan: "ngga mungkin berani membangkang terus menerus, gerombolan itu kan hampir semuanya pengecut. sok berani tapi ujung2 nya playing victim, merasa dizholimi pas kena sanksi. pernyataan Ibu Puan Maharani memang sangat tepat."
Zameer Poetra Tegil: "Serbasalah. Karna tiap Daerah ada Istiadat n ke arifan gemaripa masing2.. Jadi kita liat aja lah...mana yg terbaik menurut mreka. Gak usah saling Celah n Hina .."
Sebelumnya diberitakan, Genius mengaku sudah menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Surat itu berisi permintaan untuk bisa bertemu langsung membicarakan aturan supaya persoalan ini tidak semakin lebar.
"Saya ingin bertemu membicarakan langsung apakah itu dengan Pak Menteri atau pejabat eselon juga boleh. Saya sudah menyurati, tapi belum dapat respons," kata Genius kepada wartawan, Sabtu (20/2/2021).
Genius menyatakan tetap pada posisi semula, yakni menolak penerapan aturan sesuai SKB tiga menteri. Ia sudah membicarakan alasannya langsung kepada Kementerian Dalam Negeri.
"Di Pariaman, tatanan berpakaian di sekolah selama ini tidak pernah ada masalah," katanya.
Ia menyebut, di daerah yang dipimpinnya itu tidak pernah ada aturan yang mewajibkan siswa nonmuslim memakai kerudung di sekolah. Apakah itu aturan dari perwako, perda, atau aturan di sekolah. Karena itulah, menurut Genius, di Pariaman tidak perlu menerapkan sesuai dengan instruksi di SKB 3 menteri.
"Kami selama ini tidak pernah memaksakan nonmuslim untuk berpakaian seragam seperti pelajar muslim. Tidak pernah ada perda, perwako, peraturan sekolah. Tapi tidak pernah juga ada yang mempermasalahkan soal pakaian sekolah di Pariaman. Semuanya sudah stabil, jadi kenapa harus terapkan SKB?" katanya.
Genius menjelaskan ia juga memutuskan sikap dari Pemko Pariaman karena merasa daerah punya hak otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar itu, menurut Genius, Indonesia saat ini sudah tidak lagi negara sentralisasi. Karena sudah desentralisasi, kata dia. pemerintah pusat juga harus menghormati kearifan lokal.
Selain itu, Genius berpendapat dunia pendidikan bukan hanya untuk meningkatkan standar intelektualitas peserta didik. Tapi juga pendidikan karakter.
Menurutnya, karena Pariaman merupakan daerah dengan penduduk mayoritas Islam, pendidikan karakter yang diberikan di sekolah adalah pendidikan karakter yang berbasis agama Islam.
Sebelumnya, Genius ditegur Kemendagri karena menolak menerapkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri terkait seragam sekolah. Genius menganggap teguran itu merupakan bentuk sapa dari Kemendagri.
"Kalau dalam bahasa Piaman (Pariaman), ditegur itu sama dengan disapa. Saya sering disapa (Kemendagri) kok," kata Genius Umar kepada detikcom, Rabu (17/2).
Genius mengatakan apa yang disampaikannya itu sebagai koreksi untuk pemerintah, khususnya Mendikbud Nadiem Makarim. Meski begitu, Genius menyebut pihaknya tetap menghormati kebijakan pemerintah pusat.
S:Netralnews