INDONESIAKININEWS.COM - Puluhan mahasiswa Papua menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta menyuar...
Massa aksi mulai mendatangi Kemendagri sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka membawa poster-poster penolakan perpanjangan Otsus di Papua.
Salah seorang massa aksi juga membawa peti mati hitam dengan tulisan "Otsus mati". Seorang peserta lainnya membawa salib berwarna hitam dengan tulisan "otonomi khusus".
Dalam orasinya, orator Ambrosius Mulait menyatakan mahasiswa Papua tak ingin otsus diperpanjang. Menurut mereka, otsus tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat di Papua.
"Otsus hanya menutupi dosa-dosa pemerintah Jakarta," kata Ambrosius memimpin barisan massa aksi, Rabu (24/2).
Ambrosius menyampaikan pembangunan di Papua tak memerlukan otsus. Ia menegaskan pembangunan daerah adalah kewajiban pemerintah.
Ia pun menegaskan pemerintah juga wajib memastikan layanan kesehatan, pembangunan, dan infrastruktur. Para peserta aksi menilai otsus merupakan agenda politis pemerintahan belaka.
"Apapun kebijakannya jangan terlalu politis. Papua bukan boneka yang harus dikorbankan negeri ini," tutur Ambrosius.
Pada saat yang sama, ada kelompok masyarakat lain yang juga berdemo. Massa tandingan meminta aparat kepolisian membubarkan aksi karena pandemi Covid-19.
"Bubar woy! Bubar! Pandemi ini! NKRI harga mati!" teriak massa anonim tersebut.
Selama aksi, aparat kepolisian dari Polres Jakarta Pusat disiagakan di sekitar Kantor Kemendagri. Polisi selalu mengingatkan agar massa aksi menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Aksi serupa juga digelar mahasiswa Papua di berbagai daerah lain, di antaranya Pontianak, Malang dan, Bengkulu. Tuntutan kelompok mahasiswa Papua tersebut senada yakni menolak perpanjangan otsus Papua. Selain itu, mereka juga menentang rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga pengerahan militer organik.
"Otonomi khusus yang berlangsung selama 19 tahun terhitung sejak tahun 2001 di atas tanah Papua, justru tidak menambah kekhususan apapun bagi rakyat Papua selain pelanggaran hak asasi manusia dan pembungkaman ruang demokrasi terhadap suara dan aspirasi rakyat Papua," tulis pernyataan sikap Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua se-Malang Raya yang diterima CNNIndonesia.com.
Otsus Papua adalah kebijakan pemerintah pusat sejak 2001. Sejumlah keistimewaan diberikan kepada Papua, termasuk anggaran khusus dari APBN setiap tahun.
Penyelenggaraan Otsus akan berakhir tahun ini. Rencana perpanjangan Otsus sedang dibicarakan oleh pemerintah dan DPR RI.
s: cnnindonesia.com
