INDONESIAKININEWS.COM - Ucapan Irjen Paulus Waterpauw tentang rencananya mengungkap kelompok penjual senjata dan amunisi kepada KKB Papua t...
TNI-Polri berhasil menggagalkan penjualan senjata dan amunisi ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di Kabupaten Nabire, Papua.
Sebanyak lima orang ditangkap dalam dua hari terakhir.
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Brigadir Jenderal (Pol) Matius Fakhiri saat dikonfirmasi di Jayapura, Kamis (25/2/2021), membenarkan adanya penangkapan lima orang tersebut di Nabire.
Seperti dilansir dari Kompas.id dalam artikel 'Selundupkan Amunisi dan Senjata, Lima Orang Ditangkap di Nabire'
Ia mengungkapkan, lima orang ini masuk dalam jaringan penjualan senjata dan amunisi dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Pihak kepolisian di Nabire dan Makassar tengah menyelidiki pasokan senjata dan amunisi dari jaringan tersebut.
Diketahui, dari data Polda Papua, pada mulanya pihak kepolisian dan TNI menangkap tiga pelaku yang terlibat kasus penjualan amunisi dan senjata api pada Senin (22/2/2021) di Kelurahan Bumi Wonorejo di Nabire. Inisial tiga pelaku adalah JWI, DJ, dan RN.
Barang bukti yang disita meliputi 20 butir amunisi dengan kaliber 5,56 milimeter, uang tunai sebesar Rp 84 juta, dua unit sepeda motor dan lima unit telepon seluler.
Kemudian tim gabungan kembali menangkap dua pelaku berinisial MA di Kampung Lani dan Ra di Jalan Poros Distrik Yaro pada Selasa (23/2/2021).
Barang bukti yang disita meliputi dua pucuk senjata jenis air softgun, 10 butir amunisi dengan kaliber 7,62 milimeter, 22 butir amunisi 5,56 milimeter, 2 unit telepon seluler dan 4 tabung gas untuk senjata air softgun.
”Diduga ada seorang mantan anggota TNI yang terlibat dalam kasus penjualan senjata dan amunisi dari jaringan Makassar. Dia telah dipecat dari satuannya,” ungkap Fakhiri.
Ia menambahkan, kepolisian akan lebih fokus mengawasi wilayah perairan.
Sebab, para pelaku lebih dominan membawa senjata dan amunisi melalui lautan dominan Papua Barat dan Papua.
Adapun dari hasil pengungkapan sejumlah kasus selama ini, penyelundupan amunisi dan senjata ke KKB Papua sering melalui jalur perairan dari Maluku ke Sorong, Manokwari dan Nabire.
”Kami akan meningkatkan pengawasan di tiga pintu masuk ini, yakni Sorong, Manokwari dan Nabire.
Sudah saatnya kami menghentikan pasokan senjata dan amunisi ke KKB Papua,” papar Matius.
Komandan Resor Militer 173/PVB Brigjen Iwan Setiawan saat dihubungi mengakui, pihaknya turut terlibat bersama Polri dalam penangkapan pelaku yang terlibat penjualan senjata dan amunisi di Nabire.
”Kami turut bersinergi dengan pihak kepolisian untuk mencegah masuknya senjata dan amunisi bagi kelompok kriminal bersenjata.
Kami akan meningkatkan pengawasan di setiap pintu masuk wilayah teritorial Korem 173," tutur Iwan.
Irjen Paulus Waterpauw akan ungkap kelompok penjual senjata dan amunisi di Nabire
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Paulus Waterpauw menjelaskan pengungkapan penjualan senjata api dan amunisi kepada KKB Papua akan terus dilakukan.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengungkap kasus penjualan senjata dari kelompok lain.
"Rencana nanti ada pengungkapan kelompok Nabire, ada juga kelompok yang akan ke Sorong, lalu ke Ambon membawa senjata, itu sudah kita ikuti dan kami tidak akan ungkap di sini," ujarnya, Senin (22/2/2021).
Paulus mengatakan kepolisian tidak akan tebang pilih dalam mengungkap kasus itu.
Wilayah siapa pun yang terlibat dalam aktivitas jual beli dengan KKB Papua bakalan ditindak.
Paulus menuturkan selama KKB Papua memperoleh pasokan senjata dan amunisi, kondisi keamanan di Papua tidak akan pernah kondusif.
Dia menilai oknum-oknum yang melakukan transaksi senjata ke KKB tidak berdampak dampak dari perbuatannya.
“Oknum-oknum seperti ini untuk kepentingan sewaktu-waktu mereka, mereka rela membuat Kacau seperti ini, kami akan ungkap," tutur Paulus.
Oknum TNI-Polri Jual senjata dan Amunisi ke KKB Papua
Sementara itu, publik juga dihebohkan dengan keterlibatan oknum TNI-Polri menjual senjata dan amunisi ke KKB Papua.
Kasus penjualan amunisi untuk KKB Papua menyeret oknum TNI bernama Praka MS.
Ada juga oknum Polri bernama Bripka ZP dan Bripka RA yang ditangkap hampir bersamaan.
Tak cuma amunisi, Bripka ZP dan Bripka RA bahkan juga menjual senjata api ke KKB Papua.
Berikut selengkapnya daftar nama TNI-Polri yang jual amunisi ke KKB Papua.
1. Praka MS
Oknum TNI bernama Praka MS diduga menjual amunisi ke kelompok kriminial bersenjata (KKB) Papua.
Praka MS diduga menjual 600 butir peluru kaliber 5,56 milimeter dari Ambon, Maluku ke Papua.
Hingga Selasa (23/2/2021) pagi, pihak Kepolisian Daerah Maluku dan Datesemen Polisi Militer Komando Daerah Militer/XVI Pattimura membenarkan adanya kasus tersebut.
Komandan Detasemen POM Kodam XVI/Pattimura Kolonel CPM J Pelupessy mengatakan, Praka MS sedang dalam pemeriksaan penyidik POM.
Seperti dilansir dari Kompas.id dalam artikel 'Dari Ambon, Oknum Polisi Kirim Dua Senjata dan TNI AD Kirim 600 Amunisi ke Papua'
Praka MS baru diserahkan oleh bagian intelijen Kodam Pattimura pada Senin (22/2/2021) malam.
Pihaknya berjanji akan menyampaikan perkembangan kasus tersebut kepada masyarakat secepatnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.id, MS menjual amunisi tersebut kepada AT (50), warga Kota Ambon, dengan harga Rp 1,5 juta atau seharga Rp 2.500 per kilogram.
AT lalu mengirimkan peluru itu kepada seseorang di Papua melalui WT alias J.
WT adalah warga yang ditangkap oleh anggota Polres Bintuni pada 3 Februari 2021.
Setelah polisi menangkap WT di Bintuni, polisi lalu mencari AT di Ambon.
AT sempat melarikan diri ke Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian pulang pada Minggu (21/2/2021) petang.
Ia ditangkap oleh seorang penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Maluku, kemudian diproses di Polda Maluku.
Dari pengakuannya, peran MS terungkap.
WT sudah beberapa kali mengirim amunisi ke Papua.
Pada Senin malam, Kompas menelusuri tempat tinggal AT di Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau. Rumah lantai dua itu tampak sepi. Para tetangga kaget dengan keterlibatan AT dalam penjualan amunisi.
”Memang selama satu minggu terakhir ini, dia menghilang dari kampung,” ujar seorang tetangga AT.
2. Bripka ZP dan Bripka RA
2 oknum polisi yakni Bripka ZP dan Bripka RA ketahuan menjual senjata api dan amunisi ke KKB Papua.
2 oknum polisi ini anggota Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Penangkapan 2 oknum polisi itu berawal dari penangkapan seorang warga Bentuni yang kedapatan membawa senjata api dan amunisi, Rabu (10/2/2021).
Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Propam Polri Kirim Tim Khusus ke Maluku Selidiki 2 Polisi Penjual Senjata untuk KKB Papua'
Dari hasil pemeriksaan, warga yang ditangkap itu mengaku mendapatkan senjata dan amunisi dari oknum polisi yang bertugas di Polresta Pulau Ambon.
Kapolda Maluku Irjen Refdi Andri lantas memerintahkan Kapolresta Pulau Ambon untuk berkoordinasi dengan Polres Bentuni dan Polda Papua Barat.
"Setelah itu penyelidikan dilakukan dan langsung dilakukan penangkapan," katanya saat dihubungi, Minggu (21/2/2021).
Kepala Bidang Humas Polda Maluku Komisaris Besar M Roem Ohoirat berkata, ada dua puncuk senjata yang dijual.
Itu terdiri dari satu pucuk revolver merupakan standar, sementara satu lagi senjata rakitan jenis laras panjang.
”Untuk senjata rakitan itu nanti akan dilihat nomor serinya,” ujar Roem.
Menurut Roem, komunitas anggota Polri dalam upaya penjualan senjata ke kelompok KKB di Papua mencoreng nama Polri yang membantu TNI membentuk kelompok tersebut.
”Tidak ada toleransi sedikit pun bagi anggota yang bertindak seperti itu,” katanya.
Kini, 2 oknum polisi itu sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Maluku di Ambon.
Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan ( Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo mengirimkan tim khusus ke Polda Maluku untuk mengusut keduanya.
"Propam Polri mengirimkan tim khusus untuk mendampingi Propam Polda Maluku melakukan penyelidikan kasus ini," kata Ferdy dalam keterangan tertulis, Senin (22/2/2021).
Ia menyatakan, jika kedua anggota polisi itu terbuktikan melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka perkara akan diajukan ke pengadilan.
Selanjutnya, sidang Komisi Etik Propam Polri akan segera dilakukan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Ferdy pun meminta masyarakat melapor jika mengetahui ada tindak pidana yang melibatkan anggota Polri.
"Polri mengajak masyarakat untuk memantau dan mencermati kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri di seluruh wilayah hukum RI," tuturnya.(*)
S:tribunnews.com
