INDONESIAKININEWS.COM - Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi mengomentari soal langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut telah ...
INDONESIAKININEWS.COM - Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi mengomentari soal langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut telah memangkas target pembangunan rumah DP Nol Rupiah.
Eko Kuntadhi lewat cuitannya di Twitter, Minggu 14 Maret 2021, menyindir langkah Anies Baswedan tersebut dengan mengatakan bahwa target itu sebenarnya telah dilampaui Mantan Mendikbud tersebut.
Harusnya, kata Eko, Anies memangkas target pembangunan rumah DP Nol Persen menjadi 80 unit saja agar targetnya bisa dilampaui.
“Harusnya target dipangkas jadi 80 unit aja. Jadi pembangunan rumah DP0%, sudah jauh melampaui target,” cuit Eko Kuntadhi.
Lantaran hal itu, ia pun menyebut bahwa Anies Baswedan merupakan gubernur DKI ‘terbalik’ sepanjang masa dan bukannya terbaik.
“Anies memang Gubernur terbalik sepanjang masa,” tuturnya.
Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta memotong target pembangunan rumah DP Nol Rupiah dari sebelumnya 232.214 unit menjadi hanya 10.460 unit.
“Target rusunami berkurang 95,5 persen sehingga hanya menjadi 10.460 unit,” kata Eneng, Jumat 12 Maret 2021 seperti dikutip dari Kompas.com.
Ia mengungkapkan, perubahan tersebut terlihat dalam draf perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Perubahan yang dibuat Anies tersebut, menurut Eneng, merupakan tanda ketidakseriusan Anies merealisasikan janji kampanyenya.
Eneng juga mengungkapkan, ada perbedaan kriteria penghasilan yang bisa menikmati program rusunami.
Menurutnya, di Perda RPJMD program tersebut bisa diikuti oleh warga berpenghasilan maksimal Rp7 juta per bulan.
Namun, kata Eneng, dalam draf perubahan RPJMD, Anies menaikkan batas penghasilan maksimal menjadi Rp14 juta per bulan.
Padahal, lanjut Eneng, penghasilan maksimal Rp7 juta per bulan merupakan janji kampanye Anies.
“Belum ada penjelasan dari Pemprov DKI mengapa batas penghasilan dinaikkan menjadi Rp 14 juta. Mungkin karena hingga November 2020 masih sedikit rusun DP 0 yang terjual, yaitu hanya 481 unit,” ujarnya.
S:Makassar Terkini
