INDONESIAKININEWS.COM - Putra pertama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat disoroti publik lantaran polemi...
Sebelumnya AHY pernah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi lantaran beredar isu kudeta kepemimpinannya yang menyeret orang Istana, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang disebut-sebut sebagai salah satu tokohnya.
Baru-baru ini, polemik Demokrat kembali memanas usai adanya Kongres Luar Biasa (KLB) dimana hasilnya ternyata mengejutkan AHY serta publik.
Hal ini lantaran KLB Partai Demokrat meghasilkan terpilihnya Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dari kubu kontra kepemimpinan AHY.
AHY melalui kubunya akhirnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk 10 orang yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.
CEO Cyber Indonesia, Muannas Alaidid menanggapi dan apresiasi AHY yang sudah berani lewat tempuh jalur hukum saat ada masalah internal di partainya.
"Nah sdh betul begini klo islah atau rekonsiliasi tdk ketemu, silahkan tempuh jalur hukum soal dualisme internal, bukan paksa presiden apalagi meyalahkan," kata Muannas Alaidid seperti yang dikutip PORTAL JEMBER dari akun Twitternya @muannas_alaidid.
Muannas Alaidid juga mengingatkan AHY agar tak membuat gaduh karena masyarakat sudah semakin jenuh.
Halaman:
Editor: Nurul Hidayati
"Makanya jangan bikin gaduh, masyarakat hari ini sdh jenuh," tulis Muannas Alaidid.
Tak hanya itu, AHY juga diperingatkan agar semestinya publik dalam hal ini masyarakat diberi tontonan yang mencerdaskan untuk masa kini, bukan asal tuduh menuduh.
"Publik mestinya disajikan tontonan2 yg mercerdaskan bukan asal tuduh dan bikin drama kampungan," pungkas AHY.
Sebelumnya AHY juga sempat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Hal itu diungkapkan AHY, menanggapi pelaksanaan KLB yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum terpilih.
"Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata AHY saat konfrensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat 5 Maret 2021.
AHY mengatakan, sebagai negara demokrasi Indonesia seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, independensi, dan kedaulatan partai politik.
Karena itu dirinya juga meminta agar pemerintah tak membiarkan atas langkah Moeldoko yang dinilai telah memecah belah partai.
"Saya minta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah-belah partai Demokrat," pungkasnya.
Makanya jangan bikin gaduh, masyarakat hari ini sdh jenuh, publik mestinya disajikan tontonan2 yg mercerdaskan bukan asal tuduh dan bikin drama kampungan.
Ternyata Tidak Pernah Ada Ancaman Intel Polisi ke Loyalis AHY : Okezone Nasional https://t.co/hvzFg2WtXm— Muannas Alaidid, SH, CTL (@muannas_alaidid) March 12, 2021
S:Portaljember
