INDONESIAKININEWS.COM - Istana Kepresidenan merespon keras soal pernyataan Amien Rais yang menyebutkan soal skenario Jokowi ingin mengubah ...
Hal itu ditanggapi langsung oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin.
Ali meminta Amien Rais tidak memprovokasi rakyat, dengan menduga ada skenario Jokowi ingin mengubah jabatan presiden menjadi tiga periode.
Dia juga meminta Amien tidak membuat gaduh.
"Jangan mimpi, udah bilang jangan mimpi."
"Kemudian jangan memprovokasi rakyat. Jangan buat gaduh," ujar Ngabalin kepada wartawan, Senin (15/3/2021).
Bahkan Ali Ngabalin menyebutkan ketimbang membuat gaduh dengan isu tidak jelas, Ngabalin meminta Amien mengangkat popularitas Partai Ummat yang didirikannya.
"Cari isu yang bisa angkat partai barunya."
"Masa sih setiap statement bikin gaduh?" ujarnya.
Presiden Jokowi dan Amien Rais melangsung pertemuan pada Selasa 9 Maret 2021 terkait kematian enam laskar FPI
Presiden Jokowi dan Amien Rais melangsung pertemuan pada Selasa 9 Maret 2021 terkait kematian enam laskar FPI (KOLASE TRIBUN JAMBI/KOMPAS/BIRO PERS SETNEG)
Menurut Ngabalin, apabila ada kecurigaan dengan adanya skenario Jokowi tiga periode, seharusnya menyampaikan langsung kepada Presiden, bahkan disampaikan melalui media sosial.
Saat Amien bertemu Presiden pada Selasa pekan lalu, kata Ngabalin, Amien diketahui malah tidak menyampaikan hal tersebut.
"Kalau gentle, ngomong dong ketemu Presiden, seakan-akan lupa."
"Kenapa pas ketemu Presiden tidak ngomong? Supaya orang itu melihat Amien Rais ini bukan ayam sayur," tegasnya.
Mantan Ketua MPR itu juga sebelumnya mengungkapkan kecurigaan adanya usaha dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menguasai semua lembaga tinggi negara.
Hal itu ia disampaikan melalui akun YouTube Amien Rais Official, seperti dikutip pada Minggu (14/3/2021).
"Tentu ini sangat berbahaya."
"Jadi sekarang sudah ada semacam publik opini yang mula-mula samar-samar sekarang semakin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya," ujar Amien.
Pendiri Partai Ummat itu juga curiga, rezim Presiden Jokowi mendorong adanya sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap dua pasal.
Satu di antara soal dua pasal itu, kata Amien, akan memberikan hak bagi presiden bisa dipilih tiga kali.
Namun begitu, dia juga menegaskan semua hal itu masih menjadi dugaannya.
"Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR ya, mungkin satu dua pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu."
"Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," kata Amien.
Lebih lanjut, Amien mengingatkan jika hal itu benar-benar terjadi, maka bisa berbahaya.
Amien juga meminta agar lembaga tinggi negara tidak membiarkan ini terjadi.
"Saya meminta saudara-saudara sekalian para anggota DPR, MPR, DPD, lembaga tinggi yang lain."
"Akankah kita biarkan plotting rezim sekarang ini akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu?" ujarnya.
Amien Rais Bertemu Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam anggota FPI, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Rombongan yang hadir terdiri dari tujuh orang tersebut dipimpin langsung oleh Amien Rais.
"Ini tadi jam 10 baru saja, Presiden RI, yang didampingi oleh Menkoplhukam saya, dan Mensesneg."
"Menerima tujuh orang anggota TP3 yang dipimpin kedatangannya oleh Pak Amien Rais, tapi pimpinan TP3-nya itu sendiri adalah Abdullah Hehamahua."
"Tujuh orang tadi yang datang Pak Amien Rais, Pak Abdullah Hehamahua, kemudian Pak Marwan Batubara, kemudian ada Kiai Muhyidin."
"Dan yang tiga karena pakai masker kita enggak tahu, satu per satu, tetapi ada tujuh orang," ujar Mahfud MD usai pertemuan.
Kedatangan rombongan TP3 tersebut berlangsung singkat, tidak lebih dari 15 menit.
Kedatangan TP3 bertemu Presiden untuk menyampaikan dua hal.
Pertama, kata Mahfud MD, mereka pun meminta penegakan hukum tewasnya 6 pengawal Rizieq Shihab, harus sesuai ketentuan hukum.
"Sesuai dengan perintah Tuhan bahwa hukum itu adil," ujar Mahfud MD.
Kedua, mereka juga menyampaikan apabila orang membunuh orang mukmin tanpa, hak maka ancamannya neraka jahanam.
Mereka juga, lanjut Mahfud MD, meyakini tewasnya enam pengawal Rizieq Shihab merupakan tindakan pelanggaran HAM berat, oleh karenanya harus dibawa ke pengadilan HAM.
"Pertemuan berlangsung tidak lebih atau tidak sampai 15 menit, bicaranya pendek dan serius," katanya.
"Mereka yakin telah terjadi pembunuhan yang dilakukan dengan cara melanggar HAM berat."
"Bukan pelanggaran HAM biasa, sehingga enam laskar FPI itu meninggal," ujar Mahfud MD.
Mendengar soal permintaan tersebut, Presiden, kata Mahfud MD, telah meminta Komnas HAM bekerja dengan penuh independen.
Presiden meminta Komnas HAM menyampaikan kronologi kejadian tersebut serta rekomendasi kepada pemerintah.
"Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah."
"Komnas HAM itu sudah memberikan laporan dan 4 rekomendasi."
"Empat rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik."
"Bahwa temuan Komnas HAM, yang terjadi di Tol Cikampek KM 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa," cetus Mahfud MD.
Pemerintah, imbuh Mahfud MD, meminta bukti kepada TP3, tewasnya enam laskar tersebut tergolong pelanggaran HAM berat.
Karena, tudingan adanya pelanggaran HAM berat harus dilandaskan pada bukti, bukan keyakinan.
"Saya katakan pemerintah terbuka kalau ada bukti pelanggaran HAM beratnya itu mana?"
"Sampaikan sekarang atau kalau ndak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden."
"Bukti, bukan keyakinan, karena kalau keyakinan kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si a, si b, si c, kalau keyakinan," kata Mahfud MD.
S:Suara
