INDONESIAKININEWS.COM - Kelompok bersenjata Batalion Sepik di Papua Nugini (PNG) telah menyatakan siap perang dengan tentara Indonesia untu...
Pemerintah Indonesia akhirnya menekan pemerintah PNG atas kemunculan kelompok tersebut.
Kelompok itu muncul dalam video dengan menamakan diri "Batalion Sepik" dari East Sepik atau Sepik Timur.
Dalam video yang viral di media sosial itu, para relawan berseragam militer menyampaikan pernyataan yang menentang Indonesia sembari mengacungkan senjata.
Kelompok tersebut berbicara dalam bahasa "Tok Pisin" PNG. Mereka siap menyeberang ke Papua Barat untuk berperang dengan tentara Indonesia demi membela kelompok separatis bersenjata OPM.
Pemerintah maupun militer PNG tidak mengakui kelompok bersenjata itu dan menganggapnya sebagai kelompok ilegal.
Pemerintah Indonesia melalui Duta Besar (Dubes)-nya untuk PNG, Andriana Supandy, menyatakan kelompok bersenjata seperti adalah teroris.
Andriana Supandy mengatakan Indonesia menghormati kedaulatan PNG dan meminta otoritas PNG untuk bertindak atas ancaman seperti itu.
Supandy mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) telah mendapat informasi bahwa pejabat pemerintah PNG berada di Wewak untuk menyelidiki video yang telah viral tersebut
“Pemerintah Indonesia menghormati pemerintah PNG sebagai negara yang berdaulat dan menyerahkan respons terhadap tersangka militan kepada otoritas terkait di PNG,” kata Supandy.
“Kedua pemerintah memiliki pemahaman yang sama tentang tantangan dan peluang dalam mengelola hubungan formal melalui semangat persahabatan dan saling menghormati," ujarnya.
Supandy mengatakan, meski video tersebut menimbulkan keresahan, namun KBRI menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat PNG yang telah memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang bekerja dan tinggal di PNG.
Kedutaan mengatakan pemerintah Indonesia dan masyarakat telah merespons isyarat kepada warga PNG yang tinggal di Indonesia.
Supandy mengatakan video kelompok main hakim sendiri tidak akan memengaruhi kuatnya hubungan Indonesia dan PNG.
“Kelompok bersenjata di Papua dan Papua Barat ini telah melakukan tindakan, metode dan praktik terorisme yang bertujuan untuk menghancurkan hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan demokrasi, sekaligus mengancam keutuhan wilayah dan keamanan Republik Indonesia,” paparnya, seperti dikutip dari Asia Pacific Report.
Supandy mengatakan warga Papua Nugini memiliki hak atas informasi yang dapat dipercaya terkait dengan masalah ini.
Menurutnya, Indonesia berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk mengatasi akar penyebab dari situasi di provinsi Papua dan Papua Barat
Dalam konteks ini, kata dia, Indonesia menganjurkan pendekatan pembangunan yang manusiawi, sejahtera dan inklusif, antara lain; menghormati hak-hak dasar masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat; terbentuknya tata pemerintahan yang baik di Papua; dan peluang bagi orang Papua untuk membentuk dan mengarahkan strategi pembangunan lokal dan kebijakan daerah.
S: Tribunnews
